Apemindo Tolak UU Implementasi Minerba

Ketua Umum Apemindo, Poltak Sitanggang meminta pemerintah menggelar dialog komprehensif antara pengusaha, pemerintah, dan DPR RI untuk merumuskan rencana strategis dan peta jalan terkait pengolahan, pemurnian ore di dalam negeri.

Pasalnya, pengambilan keputusan larangan ekspor ore oleh pemerintah tak melibatkan pengusaha tambang. Jika sebelumnya, Dirjen Minerba ESDM R Sukhyar menyebut bahwa pemerintah dan pengusaha sepakat soal kewajiban pengolahan dan pemurnian bijih mineral, Poltak membantah.

Ia menilai, informasi tersebut menyesatkan, apalagi pemerintah hanya menyebutkan cuma sebagian kecil pengusaha pemegang IUP (ijin usaha pertambangan) yang telah menandatangani kesepakatan itu.

"Kami pun tidak pernah menyepakati hal tersebut. Pemerintah telah menerbitkan izin usaha pertambangan sekitar 10.600 buah, jadi kalau yang sudah menyepakati hanya 213 itu sangat tidak merepresentasi sikap pengusaha," kata dia dalam keterangan tertulis, dikirim Jumat (27/12/2013).

Maka dari itu, Apemindo telah menyampaikan surat terbuka kepada pemerintah dan DPR. Selain berisi menolak pelarangan ekspor ore dan dialog komprehensif, dalam suratnya tersebut pengusaha tambang juga meminta perpanjangan izin ekspor ore bagi perusahaan yang berkomitmen untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter).