Dirjen Pajak Kesal, 2 Tahun Tak Direstui Tambah Pegawai

Dia mengklaim kurangnya jumlah pegawai menjadi hambatan utama penerimaan pajak. Sudah dua tahun ini Direktur Jenderal Pajak itu memohon-mohon ke pemerintah agar kapasitas DJP ditambah, baik petugas pajak maupun kantor.

Namun, hingga saat ini kantor pelayanan pajak (KPP) hanya 331 unit, jauh lebih sedikit dibanding jumlah kabupaten/kota di 33 provinsi. Sementara itu, jumlah account representative sebanyak 6.285 orang dan 4.309 orang pemeriksa pajak. Padahal, target penerimaan pajak yang dipatok berdasarkan APBN 2014 mencapai Rp 1.280 triliun.

DJP juga berupaya menyediakan akses perpajakan kepada wajib pajak melalui online, e-filling. "Saya pikir kalau sudah online enggak perlu orang. Tapi di Jepang saja yang online-nya bagus, tetap punya banyak petugas pajak. Mereka bilang TI enggak bisa menegur orang. Hanya orang yang bisa," ujarnya Sabtu (11/1/2014).

Atas dasar itu, ia menilai pemerintah sangat tidak bertanggung jawab jika tidak menambah kapasitas DJP. Namun, di sisi lain mematok target penerimaan pajak yang tinggi.

"Supaya saya tidak disalahkan (karena tidak capai target), saya koar-koar saja sekarang di koran," aku Fuad.

"Saya ribut saja di DPR, di forum pemred. Saya minta 2 tahun lalu enggak dikasih-kasih kok nyatanya," sambungnya.

Sudah 3 tahun ini Fuad menjabat sebagai Dirjen Pajak. Ia pun mengakui selama kepemimpinannya belum pernah instansinya mencapai target. Dari catatan DJP, dari 2002 hingga 2012 lalu, DJP baru 2 kali menembus target penerimaan pajak, yakni pada 2004 dan 2008.

Fuad berdalih, tak tercapainya target lantaran dia kekurangan orang. Meskipun demikian, ia berharap pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini lebih dari 10 persen. Sekadar informasi, sepanjang 2013 penerimaan pajak mencapai sekitar 92,4 persen dari APBN-P 2013, yang sebesar Rp 995,2 triliun.