UU Minerba Dijalankan, Penerimaan Pajak Tak Goyang

Penerimaan pajak dari sektor tambang pun diperkirakan tetap tumbuh, dan hanya mengalami penurunan pertumbuhan 0,01 persen.

“Penerimaan pajak pasti berkurang, tapi jangan gara-gara itu kita tidak melakukan,” kata Fuad, di Jakarta, Sabtu (11/1/2014).

Fuad menjelaskan sikapnya itu bukan diartikan sebagai sikap berseberangan dengan pemerintah. Sebagaimana diketahui, pemerintah meminta saran dari ahli hukum tata negara Yuzril Ihza Mahendra untuk memberikan jalan keluar mengingat dampak yang ditimbulkan dari implementasi aturan minerba.

Menurut perhitungan Fuad, jika aturan minerba diterapkan, pajak sektor pertambangan hanya berkurang sekitar Rp 3 triliun per tahun. Sementara itu, bea keluar komoditas tambang berkurang sekitar Rp 5 triliun per tahun.

“Total ya sekitar Rp 12 – Rp 14 triliun. Enggak besar. Tapi kan ada hal-hal lain yang harus kita pikirkan,” sambung Fuad.

Hal tersebut, lanjut Fuad, adalah tujuan dari aturan minerba itu sendiri, yang menurut Fuad bertujuan untuk menyelamatkan negara dari pengerukan dan ekspoitasi tambang yang gila-gilaan.

Fuad pribadi menyarankan, agar pemerintah menata terlebih dahulu sektor pertambangan, seperti perijinan, dan sebagainya. Baru kemudian membuka lagi untuk perusahaan tambang.

“DJP enggak khawatir dengan UU minerba dan itu bagus laksanakan aja gitu loh. Kenapa sih ada keraguan. Kalau kita kehilangan pajak ya enggak apa-apa. itu tambang kita kan enggak ilang juga. Jadi jangan hanya lihat pajak aja, kita kan lihat negara,” pungkasnya.