Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pertamina Tak Perlu Akuisisi PGN

Kompas.com - 14/01/2014, 20:27 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat BUMN, Said Didu menyatakan sikap tak setuju adanya open access, apalagi akan berujung pada rencana akuisisi PT Pertamina (Persero) atas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

"Kalau menurut saya, jangan ada akusisi. Benahi saja keduanya (PGN dan Pertamina). Daripada (akuisisi) malah mengganggu korporasinya ke atas," ungkap Said di Jakarta, Selasa (14/1/2014).

Mantan Sekretaris BUMN itu juga mengatakan, sejauh ini tidak ada komplain dari produsen maupun konsumen gas terhadap PGN. Dia melihat keinginan open access datang dari para trader, yang hanya mau berdagang tanpa mengeluarkan modal untuk membangun pipa gas.

"Jadi kan lucu, dia enggak punya duit tapi mau dagang gas. Biasanya ini pemain yang dekat dengan kekuasan. Jelang akhir jabatan ini semakin tinggi permintaan yang seperti itu," lanjut Said.

Dia menambahkan, kalaupun toh akhirnya pemerintah menyetujui adanya akuisisi, masih banyak hal yang perlu diperhatikan, misalnya soal kepemilikan saham.

Sebagaimana diketahui 43 persen saham PGN dikuasai publik. Apakah publik tersebut masih mau menjadi pemilik saham? Kalau tidak mau, lanjut Said, artinya Pertamina harus membeli sahamnya (tender offer).

"Persoalan lain, apakah pemerintah akan menghibahkan sahamnya ke Pertamina. Atau Pertamina harus membeli sahamnya pemerintah yang ada di PGN," kata dia lagi.

Terakhir, menurut Said, isu akuisisi ini hanya persoalan open acces yang dibesar-besarkan. Mudahnya, kata dia, kalau Pertamina merasa bisa lebih murah membangun sendiri pipa gasnya, seharusnya tinggal bangun saja, tidak perlu mencaplok PGN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com