Pengembang Diminta Tak Bohong soal Perumahan Banjir

Ketua Umum DPO Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo menyatakan, pengembang perumahan tidak boleh menjanjikan suatu daerah bebas banjir jika nyatanya berisiko banjir. Walaupun hal itu dinilai sebagai strategi pemasaran, ia menilai itu tidak dapat dibenarkan.

"Sebenarnya itu kalau mau beli ya kawasan bebas banjir, bukan kompleks yang bebas banjir. Selama ini Apersi selalu menegaskan seperti itu. Kalau daerah banjir jangan dibilang bebas banjir. Harusnya daerah banjir itu sampai akses masuk ke sana tidak ada banjir, bukan hanya kompleksnya saja," kata Eddy di Jakarta, Senin (20/1/2014).

Lebih lanjut Eddy mengatakan, saat ini para pengembang perumahan tersandung hambatan akibat cuaca yang tidak bersahabat. Itu, kata dia, membuat waktu pengerjaan perumahan molor.

"Kendala yang dihadapi pengembang karena distribusi material yang terhambat akibat akses jalan yang tergenang," ujarnya.

Selain itu, saat ini juga terjadi penurunan permintaan rumah kelas menengah akibat tingginya bunga kredit pemilikan rumah (KPR) non-subsidi.

"Rumah menengah akan menurun permintaannya, sedangkan rumah di bawahnya (luas lebih kecil dari 70 meter persegi) akan naik seiring dengan kebutuhan masyarakat," kata dia.

Penurunan permintaan disebabkan kebijakan loan to value (LTV) yang memberi aturan uang muka (DP) sebesar 30,40, dan 50 persen untuk rumah pertama, kedua, dan ketiga. Kebijakan ini, kata Eddy, akan menekan permintaan.

Selain itu, penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) menjadi 7,50 bps pada tahun lalu juga berpengaruh sehingga suku bunga KPR saat ini sebesar 10 hingga 12 persen saat ini.