Sikap Dahlan Terkait Kisruh Pelindo II Disesalkan

Indonesian Cabotage Advocation Forum (INCAFO) Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) menyesalkan sikap Menteri BUMN tersebut.

“Pembiaran oleh Menneg BUMN atas kisruh di Pelindo II  justru kontraproduktif dan merugikan masyarakat. Seharusnya Menneg BUMN  bijak dan mendengar akar masalahnya dari kedua belah pihak (manajemen dan karyawan),” kata Koordinator INCAFO, Idris Sikumbang dalam keterangan persnya.

Dia menjelaskan, saat ini Menneg BUMN terkesan memihak kepada manajemen PT Pelindo II dan cenderung mengabaikan bahkan ikut melawan karyawan, padahal sikap tersebut bukan menyelesaikan masalah,  tetapi justru  berpotensi  melemahnya kepercayaan pasar terhadap kemampuan PT Pelindo II (Persero).

INCAFO sendiri menilai rapor  PT Pelindo II (Persero) sejauh ini masih merah. Indikatornya sudah jelas dimana pelayanan kepelabuhanan di Tanjung Priok dan pelabuhan lainnya tidak mengalami perbaikan sesuai harapan, bahkan banyak masalah yang muncul dan disertai dengan kenaikan biaya-biaya kepelabuhanan yang tinggi.

Dia menambahkan manajemen PT Pelindo II juga dinilai gagal dalam menciptakan iklim kondusif bagi pelaku usaha maupun karyawannya sendiri.

“Saya khawatir, pelaku usaha dan karyawan hilang kepercayaannya kepada manajemen,  yang pada akhirnya pelabuhan Indonesia makin terpuruk,” ujarnya.

INCAFO juga menyoroti Menneg BUMN yang terlalu mendorong  PT Pelindo untuk berorientasi kepada profit, bukan pelayanan. "Seharusnya kinerja Pelindo itu diukur dari sisi pelayanannya, bukan  profit yang justru akan memberatkan masyarakat karena biaya menjadi mahal akibat supply chain di pelabuhan yang tidak efektif," ujarnya.

Di sisi lain, INCAFO mengkritik Kemenhub yang lambat menerapkan amanat UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengamanatkan agar OP menjadi wakil pemerintah yang paling kuat di pelabuhan, bukan justru kalah pengaruh dibandingkan dengan operator pelabuhan.

Oleh karena, INCAFO mendesak untuk menuntaskan audit atas segala aset negara yg melekat di PT Pelindo semasa masih menjadi regulator untuk selanjutnya dikembalikan kepada negara. "Jangan mengalihkan isu bahwa  kegagalan pelayanan pelabuhan kepada banjir dan macetnya tol," kata Idris. (Hendra Gunawan)