"Subsidi memang penting. Tapi kalau subsidi 22 persen dari APBN itu kan berat. Idealnya sekitar 10 persen," kata Jusuf Kalla di Hotel JW Marriott, Senin (27/1/2014).
Lebih lanjut JK menilai subsidi BBM telah masuk ke rasio yang terbilang berbahaya dan belum ada tanda-tanda penurunan rasio. Sebaliknya, JK malah melihat subsidi BBM menuju tren peningkatan.
"Subsidi yang harus harus dikurangi pemerintah itu ya subsidi BBM. Tapi kalau (subsidi) beras harus tetap, pupuk juga jangan dikurangi," ungkap dia.
Alokasi subsidi BBM, kata Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu, lebih baik dialihkan ke sektor lainnya yang dapat mendukung pembangunan dalam negeri.
"Subsidi BBM dikurangi, bisa dialihkan ke infrastruktur. Tidak boleh masuk ke gaji pegawai dan hal lain yang tidak penting. Lebih baik masuk untuk membangun waduk, bendungan, supaya tidak banjir lagi," jelasnya.
Sekedar informasi, saat ini pemerintah Indonesia menyalurkan subsidi ke sektor energi sebesar Rp 282,1 triliun yang dialirkan ke subsidi BBM Rp 210,7 triliun dan subsidi listrik Rp 71,4 triliun.
Pada tahun 2014 ini, subsidi untuk BBM dianggarkan sebesar 22 persen dari total keseluruhan APBN yang mencapai Rp 1.842,5 triliun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.