Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisruh Beras Vietnam, Importir Tak Mau Disalahkan

Kompas.com - 29/01/2014, 17:16 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah importir beras di Pasar Induk Beras Cipinang merasa sudah mengimpor beras asal Vietnam sesuai dengan prosedur. Mereka pun enggan disalahkan atas kisruh beras impor asal Vietnam jenis medium, yang seharusnya hanya bisa didatangkan oleh Perum Bulog.

Apoi, salah satu importir dengan bendera CV Bintang Jaya Sejahtera, mengatakan, mayoritas beras dia impor asal Vietnam berjenis Apel dan AAA. Menurutnya, itu sudah sangat umum dilakukan oleh para importir.

Saat Kompas.com berkunjung ke gudang Apoi di Blok J Pasar Cipinang, Rabu (29/1/2014), ia menunjukkan setumpuk dokumen importasi dengan maksud menunjukkan legalitas komoditas pangan tersebut.

Adapun dokumen yang ditunjukkan beberapa di antaranya adalah dokumen preshipment (LS) serta Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan tertanggal 12 Desember 2013.

“Hasil importasi ini kan ada kartu kendali, kita bayar pajaknya, semua ada, kontrak ada,” kata pemilik toko beras Sederhana Makmur itu.

Sesuai ketentuan, setiap PT diberikan izin importasi beras sebanyak 200 ton. Untuk mendatangkan sebanyak itu, Apoi harus membayar bea masuk senilai Rp 45 juta, dan PPh sekitar Rp 23 juta.

Memang selama ini, tidak pernah ada pengecekan fisik di pelabuhan bongkar di sini, lantaran beras termasuk komoditas berisiko rendah (low risk). Namun, sebelum dikapalkan, beras tersebut harus melalui pengecekan preshipment.

Importirpun, lanjut dia, tidak berani bermain-main dengan memasukkan jenis beras yang berbeda dari dokumen perizinannya. “Intinya kita merasa sebagai pedagang kita impor sesuai prosedur, premium, beras wangi, bukan medium seperti yang disebut-sebut,” terang dia.

Hendra, importir lain, menambahkan, sebenarnya jika ingin mempersoalkan kasus beras, seharusnya bukan yang berizin. Namun, beras yang ilegal atau selundupan, yang menurutnya banyak masuk lewat Dumai.

Importir di pasar Cipinang, jika ditanya, tentu memiliki dokumen lengkap perizinan importasi. Hanya saja memang masalahnya ada pada kesamaan kodre HS antara beras khusus dan umum.

"Kalau ada kebijakan kurang bagus tentu dievaluasi. Jangan mencari-cari kesalahan. Kalau HSnya jelas, kita mau nyalahin siapa. Saya enggak membela importir atau edagang, tapi dengan HS sama ini, kalau orang bisnis melihat ini peluang di situ. Harusnya jangan kasih abu-abu kan," sambung Nelly Soekidi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perpadi itu mengatakan, beberapa importir sudah mengimpor sesuai prosedural dari sisi jenis beras yang boleh didatangkan. "Yang enggak (boleh diimpor) pun sudah ketutup (absah) dengan HS," ujar pemilik toko beras Nellys Jaya itu.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com