Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ingin Dominan Membiayai Kereta Peluru

Kompas.com - 02/02/2014, 12:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek kereta cepat shinkansen Jakarta-Bandung melaju ke tahap feasibility study atau studi kelayakan. Nantinya, skema pembiayaan kereta ini dijalin antara kerja sama pemerintah dan swasta (KPS), dengan porsi pemerintah dominan.

Bastary Pandji Indra, Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan, proyek ini adalah proyek yang strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Tidak hanya menggunakan teknologi yang hemat bahan bakar, namun juga hemat waktu.

Dengan kecepatan kereta yang akan melaju hingga 300 km/jam, waktut tempuh Jakarta-Bandung hanya memakan waktu 37 menit. Rute kereta ini adalah Jakarta, Bekasi, Cikarant, Karawang, dan Gedebage dengan jarak tempuh 133 kilometer.

Menurut Bastary, skema KPS adalah skema yang paling memungkinkan untuk membiayai proyek kereta ini. Pasalnya estimasi biaya yang diperlukan untuk membangun Shinkansen mencapai Rp 56 triliun.

"Dan pentingnya lagi adalah diambil alih dominan pemerintah," ujar Bastary pekan lalu. Pemerintah akan berkontribusi di atas 50 persen dalam pembiayaan.

Pembahasan mengenai skema pembiayaan ini baru akan dilakukan pada April 2015 mendatang, menunggu hasil studi perencanaan dasar kereta. Adapun studi kelayakan kereta dilakukan oleh pemerintah Jepang, yang menghibahkan dana 15 juta dollar AS untuk studi ini.

Uji kelayakan akan berlangsung selama dua tahap. Tahap pertama dimulai pada akhir Januari hingga April 2015. Pembahasan mengenai perencanaan dasar kereta. Takah kedua, mulai April - Desember 2015 akan membahas detail kalkulasi harga pembangunan.

Di sisi lain, Askolani, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan, pembiayaan akan dikoordinasikan dengan kementrian terkait. Misalnya, kemungkinan mencari pembiayaan dari pinjaman luar negeri. Andai diperlukan, Dirjen Pengelolaan Utang yang menengok beban dan bunga utangnya.

Tak hanya soal biaya, Kementerian Perhubungan juga dilibatkan untuk menunjukkan sektor atau rute yang akan dilewati.

Namun, Aslokani belum memberi kepastian mengenai kemungkinan pendanaan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Belum tahu. Harus lihat hasil studi kelayakannya dulu," kata dia. (Margareta Engge Kharismawati)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com