Pemerintah Dituding Pelit untuk Kesehatan Rakyat Miskin

"Politik kebijakan pemerintah sangat pelit kesehatan rakyat, tapi tidak untuk parpol. Oleh karena itu, kita minta pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk ini," kata Sekjen BPJS Watch Timbul Siregar alam diskusi di Wisma Antara, Selasa (4/2/2014).

Ia mengaku heran dengan pemerintah yang bisa menyediakan anggaran sebesar Rp 660 miliar untuk saksi parpol, sementara untuk kesehatan warga negara miskin justru tidak bisa.

"Ini artinya pemerintah masih membiarkan ada rakyat yang tidak bisa mengakses BPJS Kesehatan," katanya.

Timbul juga menyayangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menolak usulan Kementerian Kesehatan senilai Rp 400 miliar, untuk menjamin kesehatan para gelandangan, yatim piatu, serta penghuni lapas.