Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Berang Subsidi Pupuk Organik Dicabut DPR

Kompas.com - 11/02/2014, 11:48 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyayangkan keputusan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mencabut subsidi untuk pupuk organik.

"Saya akan kumpulkan penilik-penilik program beras karena minggu lalu subsidi pupuk organik dicabut oleh Komisi IV," kata Dahlan, di Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Dahlan menyayangkan keputusan tersebut lantaran saat ini Indonesia ingin menciptakan ketahanan pangan yang baik. Namun, justru subsidi pupuk dihapuskan. Menurut Dahlan, keputusan ini pun berseberangan dengan keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada 2014 ini menginginkan pertanian di Indonesia go organic.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pupuk organik bisa diproduksi masif, yakni dengan cara mengumpulkan pupuk-pupuk organik dari pedesaan untuk kemudian diolah secara standar di petrokimia atau pabrik pupuk. "Kemudian dibuat standar dan dijual ke petani dalam bentuk subsidi," terang dia.

Pupuk organik, lanjut Dahlan, jauh lebih baik dibanding pupuk kimia yang digalakkan pada zaman Presiden Soeharto. Menurut Dahlan, justru tanah akan semakin rusak jika terlalu banyak menggunakan pupuk kimia.

Untuk itu, ia memastikan akan mencari jalan keluar agar penggunaan pupuk organik oleh para petani tidak terhenti akibat dicabutnya subsidi. "BUMN akan cari jalanlah. Kalau ketemu, kita akan diskusikan ini. Semua orang ngomong peningkatan produksi. Tapi jangan impor beras. Mudah-mudahan ada jalan minggu depan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Whats New
BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Whats New
Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Whats New
Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Rilis
INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

Whats New
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com