Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Reformasi Ekonomi Menuju Kemakmuran dan Kesejahteraan

Kompas.com - 27/02/2014, 10:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tujuan utama pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Ironis, hingga kini tujuan tersebut bukan saja belum tercapai, bahkan jauh dari yang dicita-citakan.

Ketua Bidang Ekonomi dan Moneter Partai Nasional Demokrat (NasDem) Anthony Budiawan menyatakan, harus diakui bahwa Indonesia dewasa ini masih jauh tertinggal dari negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, bahkan China. Setelah 69 tahun merdeka, Indonesia masih saja bergelut dengan masalah kemiskinan.

Sampai saat ini, kondisi perekonomian Indonesia bahkan jauh lebih buruk dari era sebelumnya: neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit dalam dua tahun berturut-turut pada 2012 dan 2013, di mana defisit neraca perdagangan ini untuk pertama kalinya lagi terjadi sejak tahun 1961. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki tahap awal deindustrialisasi. ”Untuk dapat menjadi negara maju, Indonesia harus melakukan reformasi ekonomi yang dalam platform kami disebut: Restorasi Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Makmur dan Sejahtera,” kata Anthony di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Anthony menyatakan, platform ekonomi NasDem disusun untuk menjawab tantangan kemiskinan dan kesejahteraan bangsa, menuju Indonesia makmur dan sejahtera. Platform ekonomi NasDem berdasarkan kerangka pembangunan ekonomi jangka panjang melalui pembangunan industri secara keseluruhan, baik industri primer, sekunder, maupun tersier. ”Platform ekonomi NasDem bertujuan menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 10 persen, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan dalam waktu yang lebih cepat,” kata dia.

NasDem menggambarkan kerangka pembangunan ekonomi jangka panjang dalam beberapa aspek. Antara lain melakukan restrukturisasi struktur industri melalui integrasi ke belakang (backward integration) dan integrasi ke depan (forward integration) untuk meningkatkan produktivitas dan efek berantai (multiplier effect). Pembangunan industri ini didukung kebijakan mikroekonomi (kebijakan industri dan perdagangan), kebijakan makroekonomi (kebijakan moneter dan fiskal), serta kebijakan publik, kadang kala melalui kebijakan anggaran seperti pembangunan infrastruktur oleh negara, bukan menunggu investasi swasta.

”Negara tidak perlu menunggu apakah ada pihak swasta yang mau menyediakan infrastruktur tersebut. Negara harus dapat menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, atau bandar udara agar distribusi barang dapat dilakukan secara efisien,” kata dia.

Kebijakan fiskal dinyatakan sebagai faktor penentu lainnya dalam menarik investor. Tarif pajak penghasilan, badan atau perorangan (karyawan), harus lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sebagai gambaran, tarif pajak badan tertinggi di Singapura sebesar 17 persen, sedangkan di Indonesia 25 persen. Di samping itu, di Singapura banyak potongan-potongan lainnya lagi sehingga menurunkan pajak yang harus dibayar.

Pelaku ekonomi, bisa koperasi, badan usaha milik negara, atau swasta. Diharapkan ketiganya dapat memainkan perannya masing-masing dan dapat memberi kontribusi secara maksimal terhadap perekonomian nasional tanpa ada diskriminasi terhadap satu dan lainnya. Keberpihakan kepada salah satu pelaku bisnis dapat mendistorsi ekonomi menjadi tidak efisien.

Partai NasDem menyiapkan sejumlah langkah untuk meluruskan kembali arah ekonomi nasional. Pertama, menentukan strategi pembangunan industri yang memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, menarik investor agar pembangunan industri di maksud dapat terlaksana. Untuk hal ini, pemerintah harus memberlakukan kebijakan fiskal yang menarik untuk dapat bersaing dengan negara lain di Asia.

NasDem tidak antiasing. Yang terpenting adalah bagaimana dapat memberdayakan modal asing untuk memperoleh devisa negara. (BENNY D KOESTANTO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com