Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/03/2014, 07:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Struktur pajak di Indonesia belum mampu menjadi instrumen bagi terciptanya ketahanan pangan nasional. Sebaliknya, pajak justru memberikan keleluasan bagi masuknya produk pangan impor sehingga melemahkan daya saing produk pangan lokal.

Hal itu terungkap dalam dialog bisnis Prasetiya Mulya, Rabu (5/3/2014), di Jakarta, dengan tema ”Food Security for Nation Sovereignty: The Strategic Importance of Supply Chain Competitiveness”.

Sebagai pembicara Direktur PT Indofood Sukses Makmur Franciscus Welirang, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional Winarno Tohir, dan Ketua Center for Asian Supply Chain Competitiveness Prasetiya Mulya Sihot Simangunsong.

Franciscus mengatakan, untuk membangun daya saing di sektor pangan, tidak mungkin kita mengandalkan panas matahari. Hal itu terutama terkait penanganan atau pengeringan komoditas pertanian sesudah panen.

”Namun, yang terjadi dalam UU Pajak, begitu kita menggunakan mesin, langsung dikenai PPN 10 persen,” katanya. Padahal, penanganan komoditas sesudah panen tidak menambah harga barang atau hanya untuk memperlama waktu penyimpanan agar kualitasnya bisa terjaga.

Akibatnya, industri sesudah panen tidak pernah berkembang, seperti pengeringan menggunakan cara tradisional yang kualitas hasilnya bisa berbeda-beda.

Padahal, sesudah panen, tak hanya butuh teknologi pengeringan. Ada mesin penentuan ukuran, dan pembekuan, tetapi semua tak berkembang.

”Siapa yang mau bayar 10 persen PPN itu?” katanya. Padahal, penanganan sesudah panen merupakan rangkaian penting dalam rantai pasok pangan nasional.

Pada komoditas hortikultura, penggunaan ruang pendingin juga dikenai pajak. Akibatnya, tidak ada investasi ke sana. Pada ikan, penggunaan mesin potongan daging (fillet) juga dikenai PPN.

”Pada produk pertanian Indonesia tidak ada istilah pajak keluaran, yang ada pajak masuk. Kalau impor pajak keluaran kita bayar, pajak masukan kecil. Akibatnya, lebih murah impor daripada memproduksi sendiri,” ujarnya.

Ada bisnis

Franciscus mengungkapkan, pada setiap komoditas, ada bisnis yang bisa dikembangkan pada setiap mata rantai pasok. Potensinya besar karena peluang bisnis bisa masuk pada semua rantai pasok, misalnya sarana produksi pertanian, seperti pupuk, pestisida, lahan pertanian, dan pembibitan.

Di sektor transportasi ada pengiriman, penyimpanan, dan asuransi. Di pelabuhan, ada penanganan, pergudangan, dan pengemasan ulang.

Simangunsong mengatakan, rantai pasok sangat berpengaruh dalam meningkatkan daya saing produk pangan. Pemerintah setidaknya perlu memperhatikan kinerja tiga kriteria daya saing infrastruktur, meliputi proses kepabeanan, infrastruktur komunikasi, dan infrastruktur transportasi.

Winarno mengatakan, rantai pasokan pangan bisa menimbulkan pertumbuhan nilai tambah yang besar, tetapi juga bisa menambah biaya. Rantai pasokan pangan dari petani sampai konsumen belum tertata baik. (MAS)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbit 26 April, Ini Cara Beli Investasi Sukuk Tabungan ST012

Terbit 26 April, Ini Cara Beli Investasi Sukuk Tabungan ST012

Whats New
PGEO Perluas Pemanfaatan Teknologi untuk Tingkatkan Efisiensi Pengembangan Panas Bumi

PGEO Perluas Pemanfaatan Teknologi untuk Tingkatkan Efisiensi Pengembangan Panas Bumi

Whats New
Daftar Lengkap Harga Emas Sabtu 20 April 2024 di Pegadaian

Daftar Lengkap Harga Emas Sabtu 20 April 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Tren Pelemahan Rupiah, Bank Mandiri Pastikan Kondisi Likuiditas Solid

Tren Pelemahan Rupiah, Bank Mandiri Pastikan Kondisi Likuiditas Solid

Whats New
LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPRS Saka Dana Mulia

LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPRS Saka Dana Mulia

Whats New
Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Spend Smart
Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com