Pemilu Jadi Titik Balik Ekonomi, Pertumbuhan Bisa Mencapai Dua Digit

”Indonesia tidak pernah tumbuh dua digit sepanjang sejarah. Padahal, dengan segala potensinya, Indonesia semestinya bisa,” kata Presiden Boston Institute for Developing Economies Gustav F Papanek dalam paparannya di Kantor Redaksi Kompas di Jakarta, Rabu (12/3/2014).

Papanek, Guru Besar Ekonomi (Emeritus) Universitas Boston, Amerika Serikat, itu memaparkan hasil penelitian yang dilakukan bersama dengan peneliti CReco Research Institute, Raden Pardede, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Suahasil Nazarra. Paparannya berjudul ”Pilihan untuk Lima Tahun ke Depan: 5 Persen Pertumbuhan dan 0,8 Juta Lapangan Kerja Produktif Per Tahun atau 10 Persen Pertumbuhan dan 3 Juta Lapangan Kerja Produktif Per Tahun”. Hadir juga Direktur Program Center for Public Policy Transformation Nugroho Wienarto.

Hasil penelitian menyebutkan, Indonesia memiliki peluang besar dalam lima tahun ke depan untuk menaikkan pendapatan rakyat, terutama kelompok 40 persen penduduk miskin dan rentan miskin. Indonesia juga berpeluang menciptakan lapangan kerja bagi 3 juta tenaga kerja per tahun. Selama beberapa tahun belakangan, penyerapannya cenderung surut di bawah 1 juta orang per tahun.

Peluang itu, menurut Papanek, hanya bisa diwujudkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia ditingkatkan dari rata-rata 6 persen selama tiga tahun terakhir menjadi 10 persen per tahun dengan industri pengolahan padat karya sebagai salah satu basisnya. Ini mensyaratkan perlunya kebijakan integratif yang tepat oleh rezim pemerintahan 2014-2019.

Dalam konteks ini, presiden terpilih pada Pemilu 2014 akan sangat menentukan. Apalagi, peluang Indonesia untuk maju atau stagnan dalam pembangunan ekonomi sungguh sangat ditentukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Papanek mengatakan, dengan besarnya jumlah tenaga kerja, Indonesia berpeluang mengisi sebagian pasar dari produk industri manufaktur padat karya China. China adalah rajanya. Namun, belakangan, daya saing China menurun seiring terlalu tingginya upah buruh dan menuanya tenaga kerja di negeri tirai bambu itu.

Melalui kebijakan yang tepat, Indonesia bisa mengambil 10 persen pangsa pasar produk industri manufaktur padat karya China tahun 2019. ”Itu sama dengan tiga kali lipat ekspor Indonesia saat ini,” kata Papanek. Badan Pusat Statistik menyebutkan, total nilai ekspor nonmigas Indonesia tahun 2013 mencapai 149,92 miliar dollar AS.

Tahun 1986-1992, industri manufaktur padat karya Indonesia tumbuh 34 persen. Ini di atas China, India, dan Banglades. Namun, sejak 1993 hingga 2012, Indonesia tertinggal. Bahkan, tahun 2013, Indonesia mencatatkan pertumbuhan negatif.

Papanek optimistis industri manufaktur padat karya Indonesia bisa tumbuh 19 persen jika kebijakan pemerintah tepat. Industri ini akan menyerap 9 juta tenaga kerja.

Sementara insentif meningkatkan ekspor sebagai penyokong tumbuhnya industri akan mendongkrak daya saing industri domestik. Dampaknya, produk substitusi impor akan berkembang sehingga diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja bagi 2 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung.

Hasil penelitian menyebutkan, pertumbuhan ekonomi 10 persen per tahun akan meningkatkan pendapatan menjadi dua kali lipat dalam kurun waktu tujuh tahun. Sebanyak 3 juta tenaga kerja akan terserap lapangan kerja baru per tahun. Ini terdiri dari 2 juta pekerja tetap dari angkatan kerja baru dan 1 juta tenaga kerja yang naik kelas dari pekerjaan yang rendah produktivitas dan berpendapatan rendah.

”Namun, hal itu tidak akan menjadi kenyataan jika Indonesia hanya biasa-biasa saja terus. Peluang yang ada akan sia-sia,” kata Papanek, yang pernah menjadi konsultan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 1987-1989 itu.

Jika Indonesia tetap tumbuh rata-rata 6 persen per tahun sebagaimana terjadi beberapa tahun belakangan, pertumbuhan pendapatan hanya akan 5 persen atau bahkan kurang. Sementara penciptaan lapangan kerja hanya menyerap 1 juta tenaga kerja per tahun sehingga ada 1 juta yang menganggur dari 2 juta angkatan kerja baru per tahun.

Infrastruktur tak memadai