Jalan Tol Atas Laut Jadi Janji Dahlan Iskan Sebelum Purnatugas

”Tentu itu enggak mungkin saya bisa menyelesaikan, karena masa jabatan saya akan berakhir. Tapi studinya, sebelum saya mengakhiri tugas di BUMN, itu sudah jadilah,” ujarnya ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menuturkan, jalan bebas hambatan sepanjang 800 kilometer tersebut mendesak untuk segera dibangun untuk mengurangi kepadatan di pantura, sekaligus menghemat biaya pemeliharaan pantura.

”Karena setiap tahun menghabiskan ratusan miliar untuk pantura, juga enggak selesai-selesai. Masa mau seumur hidup mau seperti itu,” katanya.

Atas dasar itu, Dahlan berfikir harus ada jalan pintas, yakni dengan membangun tol di pinggir pantai Jakarta-Surabaya. ”Toh kita sudah punya pengalaman di Bali,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian BUMN menggalang 19 perusahaan milik negara untuk bersinergi membangun jalan tol di pinggir pantai yang membentang dari Jakarta hingga Surabaya.

Adapun 19 BUMN tersebut meliputi PT Jasa Marga Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk, PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, PT Istaka Karya, PT Pelindo II, PT Pelindo III. Selanjutnya, PT Semen Indonesia Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank BNI Tbk, PT Bank BRI Tbk, PT Bank BTN Tbk, PT Jamsostek, PT Taspen. Studi kelayakan sendiri direncanakan rampung April 2014.

Namun, rencana Dahlan ini dinilai aneh. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, pembangunan jalan tol atas laut itu akan tumpang tindih dengan tol pantai utara Jawa (Pantura) yang sampai saat ini juga masih merugi.

"Jadi rencana pembangunan jalan tol atas laut Jakarta-Surabaya ini aneh, tidak menarik. Kondisi tol Pantura itu hanya untung saat musim Lebaran, yang cuma dua minggu itu," kata Djoko kepada Kompas.com, Oktober 2013 lalu.

Ia menambahkan, jalan tol yang menguntungkan tersebut hanya di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta Surabaya dan sekitarnya. Jika ada operator meraup untung, Djoko menilai hal tersebut hanyalah keuntungan semu.

Keuntungan semu yang dimaksud ini adalah kebijakan pembangunan jalan tol atas laut tersebut tentunya hanya akan dipakai oleh kendaraan pribadi roda empat. Masalahnya, kendaraan pribadi ini masih memakai bahan bakar minyak bersubsidi.