Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Baru Harus Ciptakan Lapangan Kerja 3,7 Juta per Tahun

Kompas.com - 27/03/2014, 17:54 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Siapapun pemerintah yang berkuasa, harus mampu menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap pengangguran dan angkatan kerja baru sebesar 3,7 juta per tahun.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 18,3 juta angkatan kerja yang berstatus pengangguran, terdiri dari pengangguran terbuka sebesar 7,39 juta, dan pengangguran terselubung sebanyak 10,89 juta.

"Jika asumsinya persoalan pengangguran ini harus dituntaskan dalam jangka waktu lima tahun, maka setiap tahunnya pemerintah harus mampu mendorong penciptaan lapangan kerja minimal 3,7 juta orang," ujarnya, Kamis (27/3/2014).

Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2010, penciptaan lapangan kerja baru 1 persen dari pertumbuhan ekonomi. Pada saat itu di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 6,1 persen, pertumbuhan lapangan kerja baru sebesar 540.000.

Anehnya, saat pertumbuhan ekonomi 2011 mencapai 6,5 persen, pertumbuhan lapangan kerja baru hanya 215.000. Pada 2012 saat pertumbuhan ekonomi mencapai 6,7 persen, lapangan kerja baru justru tumbuh hanya 164.000.

Hendri menilai, ada yang salah dalam kebijakan pemerintah dalam memilih sektor mana yang bisa mengerek pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Hendri menambahkan, pemerintah baru harus menetapkan sektor mana yang akan digenjot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perputaran Uang Judi Online di RI sampai Rp 327 Triliun Setahun

Perputaran Uang Judi Online di RI sampai Rp 327 Triliun Setahun

Whats New
Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Whats New
Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Whats New
Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Whats New
Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Whats New
Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Spend Smart
Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Whats New
Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Work Smart
Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Work Smart
Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Whats New
Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Whats New
HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

Rilis
Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Whats New
Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com