Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serap Pengangguran, Pemerintah Diminta Maksimalkan Sektor Pertanian

Kompas.com - 27/03/2014, 19:34 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disarankan tidak perlu menunggu pabrik-pabrik asing hijrah ke Indonesia, sehingga dapat menyerap pengangguran. Direktur Ekskutif Core of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini justru lebih menekankan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian.

"Mengembangkan sektor pertanian itu tidak hanya menyelesaikan masalah pengangguran, tapi juga kemiskinan, dan memperkuat ketahanan pangan, yang selama ini kita impor," kata dia di Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Hendri mengatakan, dirinya tidak setuju dengan anggapan orang bahwa sudah saatnya Indonesia meninggalkan sektor pertanian, dan beralih ke sektor industri manufaktur. Sejumlah pengamat ekonomi, bahkan pengamat ekonomi pertanian menilai lahan pertanian kian sempit, sehingga sektor pertanian tidak mampu meningkatkan kesejahteraan.

"Saya tidak setuju, karena kalau manufaktur itu tidak hati-hati pemilihannya dan hanya menunggu peralihan dari negara lain, itu hanya akan meningkatkan defisit perdagangan dan jasa, karena kita tidak punya supporting industry," papar Hendri.

Solusi pertanian bagi Indonesia adalah strategi yang komprehensif, yakni lahan dan pendekatan pro petani. Hendri mengatakan, banyak lahan BUMN yang tak terpakai, begitu pula dengan lahan pemerintah pusat dan daerah.

"Kalau dua tahun enggak diolah oleh BUMN, ditarik lagi saja, lalu diolah. Lahan itu adalah faktor produksi yang tidak bisa bertambah. Kalau dibagi-bagi, habis. Negara enggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kebijakan harus dilakukan," terang Hendri.

Strategi kedua yakni dukungan teknologi. Tidak perlu teknologi canggih seperti yang digunakan para petani di Australia dan Amerika Serikat, sebut Hendri. Tiongkok dan Vietnam hanya membekali para petani mereka dengan teknologi tepat guna.

"Lalu, di Indonesia ini subsidi yang diberikan banyak yang tidak tepat sasaran. Strategi berikutnya adalah pemerintah harus pro pasca panen. Kalau sudah subsidi, tapi tidak dijamin siapa pembeli, ya susah," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com