ADB: Kebijakan Penghapusan Subsidi BBM Harus Dilanjutkan

Deputy Country Director ABD untuk Indonesia Edimon Ginting menjelaskan untuk menghadapi tantangan defisit transaksi berjalan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperlambat laju permintaan domestik, mendorong ekspor dan menahan impor seiring dengan terdepresiasinya rupiah.

Dalam jangka panjang, penguatan neraca berjalan memerlukan reformasi struktrural untuk memacu tingkat produktivitas dan daya saing secara berkelanjutan. ADB menjelaskan salah satu bentuk reformasi struktural tersebut adalah penghapusan subsidi bahan bakar secara bertahap.

"Pengurangan subsidi akan dapat menyediakan anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur, pendidikan dan jaminan sosial yang diperlukan untuk mendorong daya saing dan kesetaraan dalam pertumbuhan nasional," kata Edimon di Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Edimon mengungkapkan, subsidi BBM sebenarnya baik jika tepat sasaran. Namun yang terjadi adalah ada ketidakseimbangan antara kemampuan membeli kendaraan dengan harga BBM yang berlaku di pasar.

"Subsidi itu baik untuk orang yang menerima. Kita beli mobil di sini lebih mahal daripada di AS karena pajaknya tinggi. Tapi BBM kenapa harus disubsidi? Di AS BBM jauh lebih mahal," ujar Edimon.

Sementara itu, ia memandang proses pengalihan dari BBM ke energi alternatif sebenarnya langkah baik. Akan tetapi, yang menjadi sandungan adalah fasilitas. Selain itu, kebijakan ini baru dapat dinikmati dalam jangka panjang.