Hadapi MEA, Industri Pelayaran Nasional Butuh Pembenahan

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai industri pelayaran nasional belum kuat menghadapi persaingan di kawasan regional. Untuk itu pelaku usaha pelayaran fokus mendorong pertumbuhan industri dan melakukan pembenahan ke dalam akibat menyeruaknya isu tidak solidnya antarpengurus.

“Tantangan industri pelayaran setelah berlakunya MEA tahun depan akan semakin kompleks. Para pelaku industri pelayaran harus solid. Jangan sampai industri pelayaran masih terkesan seperti autopilot berjalan sendiri-sendiri, program-program di asosiasi yang melindungi pelayaran dalam negeri tidak terealisasi akibat persoalan di dalam,” katanya dalam siaran resmi, Rabu (2/4/2014).

Kepengurusan INSA saat ini, kata Siswanto, seharusnya mewarisi organisasi sebelumnya yang relatif solid dengan prestasi cemerlang, dan meningkatkan peran mendorong pertumbuhan industri pelayaran.

Di masa kepengurusan sebelumnya, INSA menjadi pendorong utama lahirnya Instruksi Presiden No 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Melalui Inpres No 5 Tahun 2005, asas cabotage kembali direvitalisasi yang kemudian secara formal diadopsi dalam UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Sejak UU tersebut diberlakukan pada 2005, armada nasional bertambah 3.000 unit sehingga total kapal yang teregistrasi di Indonesia mencapai lebih dari 10.000 unit. Dalam lima tahun terakhir, INSA mencatat investasi untuk mendukung program asas cabotage adalah melalui pembelian kapal sebanyak 6.157 unit atau 15,4 miliar dollar AS.

“Sayangnya, sebagian besar kapal itu tidak dibuat di galangan kapal nasional. Ini memang ironi, industri galangan nasional tetap terpuruk. Lihat, kondisi PT PAL dan PT DKB, dua raksasa industri galangan lokal yang hingga kini tetap belum bisa berkembang,” kata Siswanto.