Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Tak Bisa Sembarangan Bank Mandiri Akuisisi BTN

Kompas.com - 21/04/2014, 15:22 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Harry Azhar Aziz menyatakan, pihaknya belum memperoleh laporan atau surat apa pun terkait rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk.

Menurut dia, sepanjang belum ada surat kepada DPR, rencana aksi korporasi ini belum sepenuhnya terealisasi. "Sampai sekarang belum ada surat dari pemerintah untuk menjual saham BTN. Di mata saya, kasus ini tidak ada sama sekali," kata Harry dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (21/4/2014).

Menurut Harry, rencana aksi korporasi dua BUMN tersebut tidak bisa sembarangan. Ada undang-undang BUMN yang mengatur. Penjualan saham BUMN, lanjutnya, harus melalui komite privatisasi terlebih dahulu.

"Ini bank BUMN, dan ada undang-undangnya bahwa penjualan saham harus diajukan ke pemerintah melalui komite privatisasi yang diajukan ke DPR," ujar Harry.

Lebih lanjut, Harry mengungkapkan, Menteri BUMN Dahlan Iskan harus mengirimkan surat untuk selanjutnya diadakan rapat bersama komite privatisasi. Adapun komite privatisasi tersebut terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN.

"Kebijakan mungkin sekarang masih di Menteri BUMN, belum ke pemerintah. Harus konsultasi juga ke Presiden. Kalau sudah diputuskan komisi privatisasi, suratnya dikirim ke DPR, diserahkan ke Komisi VI yang mengurus BUMN dan Komisi XI yang mengurusi keuangan negara," ujar dia.

Hingga saat ini Harry menegaskan belum menerima surat apa pun dari komite privatisasi. "Di mata saya tidak ada masalah, cuma gemuruh di koran saja. Tapi apakah gemuruh itu bisa masuk? Kita tunggu komite privatisasi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com