Menunggak Iuran BPJS, 20 Perusahaan Terancam Pidana

Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha (Datun) Kejaksaan Negeri Mojokerto, Slamet mengatakan, perusahaan yang belum mendaftar dan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya mencapai ratusan. Akan tetapi, pada tahap awal pihaknya akan mendalami 20 perusahaan, diantaranya 11 perusahaan berdomisili di kota dan 9 lainnya berdiri di kawasan Kabupaten Mojokerto.

"Keduapuluh perusahaan itu sebenarnya sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi, selama beberapa bulan bahkan tahunan, perusahaan itu tak melakukan pembayaran iuran," terangnya dalam keterangan resmi diterima Kompas.com, Minggu (27/4/2014).

Dia menjelaskan, sebagai langkah awal, pihaknya akan menempuh secara perdata, namun peluang pemidanaan masih terbuka lebar. Apabila tuntutan pidana gagal, lanjutnya, maka Kejari Mojokerto bakal melimpahkan proses penyelidikan hingga putusan pengadilan tersebut ke aparat kepolisian.

"Aparat bisa menjeratnya dengan Undang-Undang itu dan memenjarakan pengusaha dengan ancaman 8 tahun kurungan penjara atau denda Rp 1 miliar," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto, Mursito mengatakan, pemanggilan perusahaan yang dilakukan Kejari Mojokerto itu merupakan aplikasi dari Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 86 tahun 2013 tentang pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftar.

"Dalam aturan tersebut sudah jelas, apabila perusahaan tidak mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, bisa dipidana," terangnya,  usai meneken nota kesepahaman dengan BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto tentang penanganan masalah piutang iuran dan Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD).

Wakil Walikota Mojokerto, Suyitno, mengatakan, pihaknya menghimbau kepada semua pengusaha untuk menaati peraturan perundangan serta melindungi karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan.