Pembahasan Akuisisi BTN Sebaiknya Dibatalkan

”Jangan lakukan kebijakan kontraproduktif untuk pemerintahan sekarang dan mendatang,” kata Ketua Komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama di Jakarta, Minggu (4/5).

Bahkan, Laurens meminta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN pada 21 Mei mendatang jangan membahas rencana akuisisi.

Dia menambahkan, akuisisi BTN oleh Bank Mandiri harus mempertimbangkan dampaknya bagi kedua bank. Jangan sampai penggabungan itu menimbulkan persoalan bagi BTN maupun Bank Mandiri, karena kedua bank itu memiliki fokus bisnis yang berbeda. Bank Mandiri fokus di kredit korporasi, sedangkan BTN fokusnya pada kredit perumahan.

Sebelumnya, Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan BTN Eko Waluyo mengatakan, RUPSLB BTN antara lain mengagendakan pembahasan akuisisi dan perubahan pengurus perseroan (Kompas, 2/5).

Sekretaris Kabinet Dipo Alam pada akhir April lalu mengirimkan surat edaran kepada Menteri BUMN, Menko Perekonomian, Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Direktur Utama Bank Mandiri, dan Menteri Keuangan. Isinya, rencana pengalihan kepemilikan saham pada BTN ke Bank Mandiri yang berkembang dan berpotensi meresahkan masyarakat dan karyawan PT BTN, ditunda sampai ada kejelasan yang komprehensif.

Ketua Dewan Kehormatan Realestat Indonesia Enggartiasto Lukita menilai, jika agenda penyatuan BTN ke Bank Mandiri terus dilanjutkan, akan menjadi preseden bahwa mengabaikan perintah presiden, sehingga presiden kehilangan legitimasi.

Menurut Enggartiasto, Indonesia menghadapi darurat perumahan rakyat dengan kekurangan rumah 15 juta unit. Tidak ada jaminan bahwa penyatuan BTN ke Bank Mandiri mampu memperluas skim pembiayaan perumahan rakyat.

”Akuisisi BTN oleh Bank Mandiri memang akan meningkatkan kapasitas bank secara signifikan, tetapi mengabaikan prioritas kepentingan rakyat kecil,” ujar dia.

BTN menjadi penyalur 99 persen fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. (LKT)