Pencitraan Wajib untuk "Personal Branding"

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Happiness Officer FortunePR, Indira Abidin menuturkan, selain resistensi terhadap regulasi, publik kini juga anti terhadap pemerintah atau otoritas yang arogan. Dia mengatakan, masyarakat lebih menyenangi pemerintahan atau sosok pemimpin yang mau mendengar masyarakat dengan jalan turun ke lapangan. Namun, bagaimanakah membedakan pemimpin yang berusaha untuk tidak arogan dengan yang hanya melakukan pencitraan?

"Pada saat kalau itu (blusukan) dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya, masyarakat tahu kok. Dan kalau kebijakan yang keluar dari situ merupakan solusi yang win-win, artinya efektif kan komunikasinya," ujar Indira, Rabu (7/5/2014).

Hal yang demikian itu (blusukan), diakui Indira memang sebuah bentuk pencitraan. "Tapi pencitraan memang yang seharusnya kan," ungkapnya.

Pada dasarnya, kata dia, semua pimpinan, apakah itu pimpinan negara atau pimpinan perusahaan wajib melakukan pencitraan. "Wajib, karena itu personal branding," katanya.

"Jadi dalam pencitraan itulah sebenarnya dia melakukan komunikasi untuk bilang ke masyarakat bahwa saya melayani kamu. Tapi memang itu harus riil karena orang akan tahu dari hasilnya," jelas dia lagi.

Indira mengatakan, pencitraan ini penting dilakukan baik oleh pemimpin daerah, pemimpin negara, juga pemimpin perusahaan. Hal itu lantaran, citra pemimpin akan menentukan 40 persen dari reputasi institusi/lembaga yang dipimpin.

"Jadi dia wajib sekali melakukan pencitraan. Karena kalau tidak, organisasinya ini susah bangun reputasinya," ungkap wanita yang juga menjabat sebagai Corporate Secretary PT Fortune Indonesia Tbk. itu.

Menurut Indira, pencitraan tidak selalu berkonotasi negatif. Pencitraan yang negatif, tambahnya, adalah pencitraan yang kosmetika, pura-pura. "Misalnya, Jokowi. Kalau dia sekedar duduk untuk dipotret nggak ngapa-ngapain kemudian pergi itu dia pencitraan, enggak ada hasilnya kan," terang Indira.

"Tapi kalau misalnya memang pada waktu itu dia cari solusi cari win-win solution, dia ingin ngedengerin masalahnya apa, supaya nanti dia kebijakannya sesuai. Nah, itu kan pencitraan yang seharusnya dia lakukan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.