Penghematan APBN, CT Hapus Pos Belanja Kendaraan Dinas

“Contohnya pembangunan gedung pemerintahan di Kementerian/Lembaga dan penyediaan kendaraan dinas. Saya minta untuk dihilangkan untuk tahun 2014 ini. Tidak ada lagi pos pembangunan gedung dan pos kendaraan dinas, dan renovasi kantor dan lain sebagainya. Dan itu bisa menghemat 10 persen dari pada seluruh anggaran pembangunan,” ungkap pengganti Hatta Rajasa itu ditemui usai rapat koordinasi, Senin malam (19/5/2014).

CT memastikan anggaran yang tidak memiliki efek terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan dan lain sebagainya juga akan pangkas. Meski begitu, lanjut dia, semuanya diserahkan kepada persetujuan DPR.

Menurutnya, rencana penghematan ini nantinya akan dimintakan pertimbangan dan persetujuan DPR, karena pemerintah tidak memiliki hak budgeting. “Kita berharap DPR juga bisa memahami apa yang terjadi dan saya harapkan betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ujarnya.

Selain pos pembangunan gedung, dan pengadaan kendaraan dinas, dia memastikan juga akan memangkas anggaran perjalanan dinas. CT mengatakan, pemotongan anggaran ini sudah masuk dalam perhitungan APBN-P yang diserahkan kemarin, dan akan dibahas bersama DPR hari ini.

Rencana APBN-P termasuk penghematan anggaran ini dilakukan pemerintah lantaran nilai tukar rupiah yang meleset dari asumsi awalnya sebesar Rp 10.500 per dollar AS.

Perbaikan fiskal ini dengan membuat APBN-P ini, tutur CT, terdiri dari dua hal. Pertama adalah efektifitas penerimaan. CT mengatakan, pemerintah masih berharap ada sumber-sumber penerimaan yang mungkin bisa digali semaksimal mungkin. Kedua, pemotongan anggaran.

“Kita prioritaskan kepada yang tidak memiliki efek kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,”katanya.