Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Klaim Ingin Benahi Bangsa Lewat Pajak

Kompas.com - 21/05/2014, 13:32 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Partai Golkar yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ahmadi Noor Supit menyatakan, ada dua pilihan untuk memperbaiki anggaran negara, yakni menambah penerimaan negara, atau mengurangi pengeluaran.

Dia mengungkapkan, pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu upaya jangka pendek yang bisa dilakukan untuk memperbaiki postur anggaran negara. Namun, dalam jangka panjang yang bisa dilakukan adalah menggenjot penerimaan pajak.

“Kalau saya dari Golkar sejak awal kalau ingin membenahi bangsa ini lebih baik kita genjot pajak. Penerimaan negara itu sumber utamanya di pajak,” jawabnya ditanya posisi Golkar terkait wacana pemangkasan subsidi BBM, ditemui di Senayan, Selasa (20/5/2014).

Sebagai informasi, dalam APBN-P 2013, kontribusi atau porsi dari penerimaan pajak terhadap pendapatan negara adalah sebesar 76 persen, terbagi menjadi 66 persen pajak, dan sisanya penerimaan lain termasuk cukai.

Sementara itu, dalam APBN 2014, pajak menyumbang 66,6 persen dan sisanya dari penerimaan lainnya. Ahmadi mengatakan, untuk menggenjot penerimaan pajak maka petugas Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan harus ditambah. Hal tersebut dimaksudkan untuk menggali potensi pajak dari sebanyak sekitar 50 juta wajib pajak (WP) orang pribadi.

Saat ini, dari potensi sebanyak itu, DJP baru bisa menyentuh sekitar 2 juta WP orang pribadi. Ahmadi mengakui memang agak sulit untuk menambah tenaga DJP. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan di depan mata yang bisa dilakukan untuk memperbaiki anggaran adalah mengurangi subsidi BBM.

“Saya yakin bisa. Saya yakin betul itu bisa. Tinggal keberanian politik pimpinan negara saja,” ujarnya.

Asal tahu saja, dalam Rancangan APBN-Perubahan 2014 pemerintah merevisi pendapatan negara dari asumsi awal sebesar Rp 1.667,1 triliun, menjadi Rp 1.597,7 triliun. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan yang terkoreksi menjadi Rp 1.232,1 triliun, begitu juga dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terkoreksi menjadi sebesar Rp 363,3 triliun.

Adapun untuk penerimaan hibah, direvisi naik menjadi Rp 2,3 triliun dari asumsi awal, Rp 1,4 triliun. Menteri Kuangan Chatib Basri menuturkan, melorotnya pendapatan negara tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi yang melambat, penurunan ekspor dan harga komoditas, serta lifting atau produksi minyak yang turun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com