BI Minta Swasta dan BUMN Waspadai Utang Luar Negeri

"Kalau dari Bank Indonesia, kita terus mengingatkan kepada korporasi. Dan korporasi-korporasi itu, baik swasta dan BUMN tentu harus waspada dalam mengelola utang," kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo di kantornya, Jumat (23/5/2014).

Agus mengatakan, berdasarkan pengamatan dan observasi bank sentral, rasio utang luar negeri korporasi swasta dan BUMN sudah cukup besar, bahkan lebih besar dari rasio utang luar negeri pemerintah.

"Utang memang harus diwaspadai karena utang dari korporasi swasta dan BUMN ada kecenderungan peningkatan. Masih banyak korporasi yang utangnya dalam valuta asing tapi penerimaannya dalam rupiah. Ini perlu dikelola karena utang luar negeri khusus bagi perusahaan-perusahaan yang penerimaannya dalam valuta asing akan membuat risiko," ujar Agus.

Sejak tahun lalu, bank sentral telah meminta perusahaan untuk dapat menerapkan kebijakan lindung nilai alias hedging. Akan tetapi, masih banyak perusahaan termasuk BUMN yang belum menerapkan hedging.

"Kalau seandainya tadinya untung terus rugi tidak bisa mengatakan karena perubahan nilai tukar. Kita harus bisa antisipasi situasi dan risiko nilai tukar, tingkat bunga, dan likuiditas," jelas Agus.

Bagi BUMN besar yang sudah go public, masih ada peran saham non pemerintah sehingga dampak utang tak secara langsung berpengaruh kepada negara. Akan tetapi, apabila BUMN secara penuh dikuasai pemerintah, maka dampak utang akan secara langsung berdampak kepada negara.

"Untuk itu pemerintah perlu memberi perhatian, khususnya Menteri Keuangan dan pemerintah secara umum," tegas Agus.

Seperti diberitakan, BI melaporkan utang luar negeri Indonesia per Maret 2014 tercatat 276,5 miliar dollar AS, tumbuh 8,7 persen dibandingkan posisi Maret 2013.

Posisi ULN pada Maret 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar 130,5 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta 146,0 miliar dollar AS. Pertumbuhan ULN terus mengalami peningkatan sejak akhir tahun 2013 terutama didorong oleh ULN sektor swasta.