Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekerja Pertamina Tuntut Hak Kelola Blok Mahakam

Kompas.com - 06/06/2014, 10:04 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Sekitar 3.000 orang yang dari kelompok Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia, Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, kelompok mahasiswa peduli migas, dan elemen masyarakat yang lain Kamis (5/6/2014) melakukan aksi menuntut pemerintah memberikan hak pengelolaan Blok Mahakam kepada PT Pertamina.

Senior Vice President Corporate Strategic Growth Pertamina Gigih Prakoso menjelaskan, Pertamina secara resmi sudah mengajukan surat kepada permintaan untuk meminta agar pengelolaan Blok Mahakam di serahkan ke Pertamina.

Informasi saja, saat ini Blok Mahakam dikelola oleh Total EP Indonesie. Kontrak Total EP sebagai kontraktor kerjasama akan berakhir pada 2017 mendatang.

Pertamina menyatakan sudah menyampaikan rencana-rencana bisnis pengelolaan Blok Mahakam ini, secara komprehensif. Pertamina juga sudah berulangkali meyakinkan pemerintah bahwa dengan ahli-ahli yang mereka miliki bisa mengoperasikan blok tersebut. "Kami sudah punya pengalaman di offshore," ujar Gigih.

Jika nanti pemerintah mempercayakan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina, menyatakan telah siap untuk menyediakan pendanaan sesuai kebutuhan. Selain itu pertamina menjamin produksi migas dari Blok Mahakam tetap stabil sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

Dalam unjuk rasa kemarin, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia Faisal Yusra menyatakan pekerja menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak membuat kebijakan strategis soal Blok Mahakam. "Jangan sampai diam-diam memberikan perpanjangan kontrak Blok Mahakam kepada Total E&P," ujar Kamis (5/6/2014). (Agustinus Beo Da Costa)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com