Timses Prabowo-Hatta: Kita Tidak Akan Melakukan Nasionalisasi

“Termasuk untuk Freeport. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana 2021 dia minta perpanjangan. Tentu kita akan melihat terhadap tawaran renegosiasi. Kita tidak akan melakukan nasionalisasi, karena itu tidak dibolehkan undang-undang,” kata dia kepada Kompas.com, Minggu (8/6/2014).

Namun, lanjutnya, pihak Prabowo-Hatta melihat ada kesepakatan tidak adil yang dibuat atau ada dalam kontrak masa lalu. Dengan demikian, renegosiasi menjadi penting, dikombinasikan dengan peraturan baru, seperti Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (minerba).

“Kita tahu ada kesepakatan tidak adil yang dibuat di masa lalu, yang ada dugaan itu mengandung unsur tidak benar. Saya tidak ingin mengatakan korupsi, tapi itu yang membuat Indonesia tidak memperoleh pembagian cukup adil,” ujarnya.

Atas dasar dikeluarkannya UU Minerba itu, dia berharap perusahaan tambang seperti Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara, kata dia, bisa mengerti dinamika yang terjadi di Indonesia.

Komitmen perusahan tambang untuk mematuhi Undang-Undang Minerba tersebut akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam renegosiasi di kemudian hari. “Kita sudah ada UU Minerba. Semua itu yang kita pakai sebagai basis. Kontrak kita hormati, tapi kita hormati UU baru yang sudah muncul. Perpanjangan nanti, bagaimana pengusaha itu bersikap. Kalau dia positif, itu bisa menjadi pertimbangan pemerintah,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu.

Drajad mengatakan, keputusan yang diambil pemerintah saat ini hanya mungkin terjadi melalui renegosiasi yang disepakati kedua pihak. Namun ke depan, keputusan semacam ini harus sesuai dengan tiga prinsip.

“Makanya prinsip kita 3: kontrak dihormati, renegosiasi, dan perpanjangan diprioritaskan untuk entitas nasional,” kata dia lagi.

Dalam dokumen visi-misi Prabowo-Hatta disebutkan, membangun industri pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional ditempuh dengan, salah satunya, melanjutkan renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan umum dan migas yang belum cukup berkeadilan, dan memprioritaskan kontrak-kontrak yang telah berakhir untuk entitas bisnis nasional, dikombinasikan dengan instrumen yang menjadi otoritas pemerintah pusat.