Pemerintah Baru Diminta Rampungkan PR Besar Sektor Pertambangan

Selama ini, diskusi mengenai pelonggaran ekspor mineral mentah antara pihak pengusaha dan pemerintah berjalan lambat. UU Minerba yang mengusung niat mulia untuk meningkatkan kualitas ekspor justru mengakibatkan ribuan pekerja tambang kehilangan pekerjaannya.

"Sekitar 80 persen dari 4.000 karyawan Newmont telah ditempatkan dalam status stand-by dengan pemotongan gaji semenjak 6 Juni 2014 lalu," tutur Presiden Direktur Newmont, Martiono Hadianto dalam penjelasannya beberapa waktu lalu.

Untuk itu, menurutnya, salah satu PR besar pemerintahan yang akan datang adalah mengenai penerapan regulasi terbaru UU Minerba No.4/2009 dan carut marut renegosiasi Kontrak Karya yang belum menemui titik final,  terutama bagi perusahaan-perusahaan tambang raksasa, seperti Freeport dan Newmont.

Terkait dengan Newmont, Martiono menjelaskan, perseroan sebenarnya telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kegiatan pemurnian dalam negeri dan membantu menyelesaikan isu ini.

“Namun, meski segala upaya terbaik telah kami lakukan, perusahaan belum dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga sejak Januari lalu dan belum menerima izin ekspor,” jelas Martiono.

Keadaan ini tentunya membuat khawatir berbagai pihak, yang salah satunya pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagian besar ditopang oleh sektor pertambangan, dan ditentukan oleh keberlangsungan produksi dan kontribusi Newmont. Ketika perusahaan ini mengumumkan kondisi force majeure dan harus menghentikan operasinya, artinya KSB praktis terancam kehilangan 95 persen sektor pendapatannya.

Tidak hanya itu, karyawan dan karyawan kontraktor PTNNT yang menggantungkan hidup pada operasi perusahaan ikut terkena imbas. Untuk menyelesaikan masalah di industri pertambangan, beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintahan yang baru adalah tegas dan konsisten menjalankan regulasi yang disusun.