Menkeu Bentuk Tim untuk “Hedging” BUMN

“Akan dibentuk tim untuk menindak lanjuti supaya kalau BUMN mau hedging tidak dianggap sebagai kerugian negara karena yang penting adalah kesepahaman mengenai hedging,” Menteri Keuangan Chatib Basri di kantornya, Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Chatib menuturkan, kekhawatiran BUMN saat ini menyebabkan hedging belum berjalan. Dia juga bilang, belum adanya kesepahaman soal hedging pun menyebabkan keragu-raguan BUMN. Secara sederhana, hedging bisa dipahami seperti premi asuransi. Artinya, jika peserta asuransi tidak mengalami resiko, maka premi tersebut tidak bisa diklaim.

Iuran premi yang sudah dibayarkan pun tidak bisa diminta kembali. Begitu pula dengan BUMN yang melakukan hedging, jika tidak mengalami resiko kurs, maka uang yang dilindungnilaikan tidak bisa diambil.

Dia menengarai hilangnya penjaminan inilah yang membuat BUMN takut dianggap kerugian. Sementara dalam Undang-undang 19 tahun 2003 tentang BUMN, disebutkan perusahaan pelat merah dilarang merugi.

“Jadi, mesti duduk bareng, supaya siapapun kalau bikin hedging tidak dislaahkan karena ini soal akutansi, seharusnya dianggapnya sebagai biaya bukan kerugian,” ujarnya.