Seperti yang diungkapkan Peneliti Kebijakan Publik Perkumpulan Prakarsa, AH Maftuchan. Menurutnya, rencana Jokowi tersebut muncul pada momentum yang pas. Selain itu, perusahaan-perusahaan strategis bagi negara memang sudah seharusnya sahamnya diinventarisir.
"Telekomunikasi itu kan strategis, karena tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi juga pemerintah. Perusahaan-perusahaan strategis seperti telekomunikasi, transportasi, perbankan, dan manufaktur memang perlu diinventaris. Yang penting pemerintah nantinya menyusun skala prioritasnya," kata Maftuchan ketika dihubungi Kompas.com, Senin (23/6/2014).
Menurut Maftuchan, rencana Jokowi tersebut juga bukan merupakan kebijakan yang sulit. "Saya pikir itu sangat relevan ya, apalagi ada asal-usul pertanyaan soal buyback itu. Itu juga bukan sesuatu yang sulit dan tabu," ujar dia.
Lebih lanjut, Maftuchan mengungkapkan rencana tersebut sebenarnya bukan hal baru. Wacana serupa sebetulnya telah terdengar sejak tahun 2011 silam. Waktu itu, pemerintah memiliki rencana menginventaris perusahaan-perusahaan untuk kemudian dilakukan buyback saham.
"Tahun 2011 ada wacana itu. Waktu itu Kementerian BUMN dan Kementerian BUMN menginventaris perusahaan-perusahaan BUMN yang mau di-buyback. Tapi wacana itu menguap begitu saja," jelasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.