"Tanya Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Karena saat itu kan salah satu dari mereka yang akan menjadi pemerintahnya (untuk memutuskan)," kata Chatib ditemui di gedung Dewan Perwakilan Daerah, di Jakarta, Senin (23/6/2014).
Dalam laporannya, Bank Dunia memberikan saran pengurangan subsidi BBM secara bertahap hingga 2019. Ekonom Utama Bank Dunia, Ndiome Diop, memperhitungkan penghapusan subsidi akan menghemat 2 persen produk domestik bruto (PDB).
Meski memberikan rekomendasi untuk menghapus subsidi BBM, Ndiome mengatakan Bank Dunia akan mendukung kebijakan Indonesia, siapapun pemimpinnya kelak.
"Siapapun presidennya, kami akan mendukung program-program pemimpin lima tahun ke depan. Tapi kami enggak memberi arahan apapun," ujarnya.
Namun demikian, dia juga bilang pengurangan subsidi BBM ini penting untuk menambal defisit infrastuktur, dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Toh saat ini kata Ndiome, sebesar 50,9 persen subsidi BBM dinikmati oleh 20 persen masyarakat kaya.
"Pengurangan belanja subsidi BBM yang berjumlah 2,6 persen dari PDB dan bermanfaat bagi pemilik kendaraan akan memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan investasi di infrastruktur dan kesehatan yang saat ini masih 0,9 persen dari PDB," kata Ndiome.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.