Bappenas Pertanyakan Komitmen Presiden Terpilih Penuhi Perumahan Rakyat

"Sampai saat ini rakyat Indonesia yang memiliki rumah baru 80 persen. Yang lain, ya nebeng sama keluarga, ya tidak punya rumah, ya indekos," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Priatna di Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Kalaupun harus ada yang indekos, Bappenas berharap jumlahnya tidak lebih dari 10 persen. Pasalnya pencapaian 100 persen public housing telah menjadi amanat undang-undang. "Seluruh rakyat Indonesia, sesuai amanat UU itu harus memiliki rumah yang layak. Itu yang ingin kita capai 2019," katanya.

Adapun penyediaan public housing 100 persen pada 2019 ini merupakan keharusan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dasar. Selain perumahan, infrastruktur dasar yang harus 100 persen dicapai pada 2019 adalah elektrifikasi, air minum, dan sanitasi.

Dedi mengatakan, saat ini baru 81 persen rakyat yang mendapatkan akses air minum layak. Biasanya pertumbuhan penyediaan air minum layak per tahun sebesar 3 persen. Jika pemerintah mendatang hanya melakukan business as usual, maka pencapaian penyediaan air minum layak pada 2019 baru 95 persen.

"Sanitasi saat ini lebih rendah lagi, baru 64 persen. Kalau normal saja usaha penyediaannya, pada 2019 baru mencapai 85-90 persen," lanjut Dedi.

Kebutuan infrastruktur dasar mutlak harus dipenuhi pada 2019. Namun, Dedi memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk infrastruktur hingga 2019 mencapai Rp 5.400 triliun. Sementara, kemampuan pemerintah hanya maksimal Rp 1.200 triliun.

"Tapi, akankah terpenuhi 100 persen, karena tantangan dana yang begitu berat. Kita hanya mampu 22 persen. Itu nanti tergantung Presiden yang terpilih," tukasnya.