“Renegosiasi kontrak karya tidak diperpanjang, itu yang rasional,” katanya.
Erani pun meminta pemerintah mendatang untuk mencari formula kebijakan paling rasional untuk melindungi public interest. Caranya adalah dengan menyiapkan kelembagaan yang paling lengkap. Dengan begitu pemerintah mendatang tidak akan lemah didikte korporasi.
“Namanya pelaku ekonomi, akan memperjuangkan kepentingannya. Tapi tidak boleh kepentingan pemerintah didikte oleh kepentingan kelompok pribadi dunia usaha,” ujar mantan moderator debat capres-cawapres 2014 itu.
Terkait soal renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia, Erani menuturkan hal tersebut terpisah dari urusan perpanjangan. “Dia akan habis 2021, ya selesai saja,” katanya.
Pemerintah, masih harus berjuang untuk mendapatkan royalti yang adil dari Freeport. “Mereka masih punya 6 tahun lagi, ada renegosiasi supaya royalti mereka sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Sementara itu ditanya soal kandidat mana yang dinilainya lebih mungkin melakukan harapan tersebut, Erani menuturkan keduanya sudah ada kesadaran arah ekonomi ke depan harus sesuai konstitusi.
“Tapi saya enggak bisa mengatakan optimistis atau enggak. Tapi mereka menawarkan (visi-misi). Kita sebagai warga negara berhak menagihnya ketika mereka terpilih,” katanya.
baca juga:
Bila Sabar, Indonesia Bisa Ambil Alih 100 Persen Saham Freeport
Prabowo: Freeport Bisa Kita Pertahankan...