Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tak Berani Kelola Sendiri Sumber Daya Mineral?

Kompas.com - 27/06/2014, 11:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com –Ekonom senior INDEF, Ahmad Erani Yustika menilai Indonesia belum memiliki kedaulatan energi. Indikasinya, penguasaan domestik dalam hal ini BUMN terhadap sumber daya mineral yang dimiliki masih minim. 

“Sampai hari ini tidak ada yang mau menyentuh itu. Seakan-akan kalau disentuh negara ini akan terguncang,” katanya kepada wartawan, ditemui usai seminar Kajian Tengah Tahun INDEF 2014, di Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Dia mengatakan, agak susah dipahami jika pemerintah tidak berani menghentikan kontrak karya yang sudah selesai. Seharusnya, menurut Erani, kontrak karya yang sudah selesai tidak boleh diperpanjang.

“Renegosiasi kontrak karya tidak diperpanjang, itu yang rasional,” katanya.

Erani pun meminta pemerintah mendatang untuk mencari formula kebijakan paling rasional untuk melindungi public interest. Caranya adalah dengan menyiapkan kelembagaan yang paling lengkap. Dengan begitu pemerintah mendatang tidak akan lemah didikte korporasi.

“Namanya pelaku ekonomi, akan memperjuangkan kepentingannya. Tapi tidak boleh kepentingan pemerintah didikte oleh kepentingan kelompok pribadi dunia usaha,” ujar mantan moderator debat capres-cawapres 2014 itu.

Terkait soal renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia, Erani menuturkan hal tersebut terpisah dari urusan perpanjangan. “Dia akan habis 2021, ya selesai saja,” katanya.

Pemerintah, masih harus berjuang untuk mendapatkan royalti yang adil dari Freeport. “Mereka masih punya 6 tahun lagi, ada renegosiasi supaya royalti mereka sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Sementara itu ditanya soal kandidat mana yang dinilainya lebih mungkin melakukan harapan tersebut, Erani menuturkan keduanya sudah ada kesadaran arah ekonomi ke depan harus sesuai konstitusi.

“Tapi saya enggak bisa mengatakan optimistis atau enggak. Tapi mereka menawarkan (visi-misi). Kita sebagai warga negara berhak menagihnya ketika mereka terpilih,” katanya.

baca juga: 
Bila Sabar, Indonesia Bisa Ambil Alih 100 Persen Saham Freeport
Prabowo: Freeport Bisa Kita Pertahankan...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com