Ekonom: Agribisnis Jokowi-JK Bisa Sukses Jika Tak Ada Liberalisasi Pangan

Pemerintah harus memastikan petani rakyat juga ambil peran dalam agribisnis pertanian. “Harus ada lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai stabilisasi harga pangan dan buffer stock,” katanya kepada Kompas.com, Sabtu (5/7/2014).

Enny sepakat dengan apa yang disampaikan pasangan Nomor urut dua itu, bahwa hilirisasi industri berbasis pertanian, dilakukan dengan jalan menciptakan nilai tambah produk pertanian. Hal ini, lanjut Enny, akan berdampak pada peningkatan insentif ekonomi untuk petani.

“Pada akhirnya (agribisnis) dapatmeningkatkan produktivitas pertanian,” terangnya.

Sebelumnya, calon presiden Joko Widodo optimistis Indonesia mampu meningkatkan produktivitas pangan, dan menumbuhkan agribisnis kerakyatan berbasis pertanian, asalkan pemerintah membuka pasar untuk para petani, di samping mendorong tumbuhnya industri pengolahan.

Sementara itu, cawapres Jusuf Kalla menambahkan, untuk membangun agribisnis pertanian maka dibutuhkan nilai tambah. Misalnya,kata dia industri pengolahan crude palm oil (CPO) perlu ditingkatkan. Dengan cara demikian, petani mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari usaha pertanian.