Dorong Swasembada Sapi, Mendag Berharap Bea Masuk Indukan Dihapus

“Harus itu (nol persen). Makanya keputusan itu akan menyeluruh, komprehensif. Kalau impor sapi indukan dikenakan BM 5 persen, itu akan menyusahkan investasi. Saya yakin kalau duduk bersama akan bisa selesaikan, apalagi Menkonya sekarang kerjanya luar biasa,” kata Lutfi ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Lutfi menuturkan, usai Lebaran nanti dirinya akan fokus berdiskusi dengan Kementerian Pertanian untuk memberikan prioritas swasembada pangan, termasuk sapi. Saat ini, kata dia, persediaan sapi lokal memang minim. Hal tersebut terlihat dari jumlah sapi yang dipotong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

“Sekarang kalau di RPH ini, sapi lokal sekarangnya kurang dari 5 persen. Dari 400 yang bisa dipotong, enggak sampai 20 sapi lokalnya,” kata Lutfi.

Catatan Kementerian Perdagangan, sampai 20 Juni, realisasi impor sapi bakalan sekitar 156.000 ekor atau 54 persen dari izin impor yang diberikan di kuartal II.

Sementara itu, untuk impor sapi indukan tidak ada yang direalisasikan. Ditanya mengenai tidak adanya impor sapi indukan hingga kuartal II 2014, Lutfi menuturkan pemerintah memang tidak menjadikannya sebagai prioritas. Alasannya, pada jelang Ramadhan dan Lebaran, pemerintah lebih fokus mencukupi suplai daging sapi.

“Setelah Lebaran ini saya akan bicara dengan Kementan untuk membereskan maslah itu. Tapi pastinya harga sapi tidak boleh lebih rendah dari Rp 85.000 per kilogram,” ujarnya.

Dia menjelaskan, harga daging sapi jangan sampai kurang dari Rp 85.000 per kilogram. Karena jika kurang dari itu, maka tidak akan muncul keinginan berinvestasi di sapi indukan.

Sebagai informasi, dalam rapat dengan Menkeu Chatib Basri pada Kamis (10/7/2014) malam, Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menuturkan, mereka membahas salah satunya soal BM sapi indukan.