Saatnya Jokowi Buktikan Tak Didukung Asing

Dia menjelaskan, untuk menghadapi masalah di sektor pertambangan, pemerintahan di bahwa Joko Widodo-Jusuf Kalla tinggal menjalankan saja Undang-undang No.4 tahun 2009, dan pemerintah perlu menjaga komitmennya.

“Kita mau minta, kalau belakangan ini banyak tudingan bahwa Pak Jokowi didukung asing, buktikan saja dengan sikap komitmen terhadap Undang-undang itu,” kata Marwan kepada Kompas.com, dihubungi Rabu (23/7/2014).

Dia menambahkan, untuk urusan renegosiasi Kontrak Karya misalnya, pemerintah mendatang harus lebih cepat dibanding pemerintahan sebelumnya. “Selama Pak SBY memerintah, renegosiasi ditargetkan kelar pada tahun ini, tapi sekarang belum seluruhnya selesai. Jangan sampai ada kompromi (lagi),” harap Marwan.

Namun, bagaimanapun juga kabinet yang ada di pemerintahan Jokowi mendatang juga amat menentukan keberhasilan pemerintah di sektor pertambangan. Ditanya mengenai letak kekuatan negosiasi yang dimaksud, apakah ada di tangan Jokowi atau koalisi pendukung, Marwan memastikan utamanya ada di Presiden.

“Kalau presiden itu menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pemimpin tertinggi, maka renegosiasi bisa diselesaikan dalam setahun. Kalau Presiden berkomitmen, yang di bawah apakah Wapres, apakah menteri akan tunduk. Presiden harus menetapkan target, kalau perlu mengganti menterinya kalau tidak berhasil. Intinya konsistensi dari komitmen Presiden, itu yang utama,” tukasnya.

KPU pada Selasa (22/7/2014) pukul 21.33 secara resmi menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, unggul atas pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Berdasarkan penetapan KPU, pasangan Jokowi-JK meraih 70.997.833 (53,15 persen), sedangkan pasangan Prabowo-Hatta meraih 62.576.444 suara (46,85 persen) dari total suara sah nasional. Jokowi-JK unggul 8.421.389 suara, lebih besar 6,3 persen daripada perolehan suara Prabowo-Hatta.

Sayangnya, keputusan KPU ini menuai penolakan. Merasa dicurangi, Prabowo menyatakan dirinya bersama calon wakil presiden Hatta, menolak pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Pernyataan tertulis penolakan dan penarikan diri itu, hanya ditandatangani Prabowo, tanpa Hatta, mantan Menko Bidang Perekonomian.