Ini Pesan Dirjen Pajak untuk Pengganti SBY

Salah satunya agar institusi pajak diberi kewenangan lebih besar agar bisa menjangkau lebih banyak wajib pajak. Dengan demikian, penerimaan pajak bisa lebih besar untuk membiayai kebutuhan negara.

“Ini pesan-pesannya, nanti kalau ini tidak diberesin, masalah bangsa kita akan selalu berhadapan dengan masalah perpajakan. Kalau tidak diberesi, penerimaan pajak kita akan selalu minimal. Sehingga, Presiden manapun nanti, (dia) butuh uang. Enggak ada uang, dia tidak bisa merealisasikan janjinya membangun,” kata Fuad ditemui wartawan di kantornya, pada Jumat (8/8/2014).

Sebagaimana diketahui, Presiden terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi Komisis Pemilihan Umum, Joko Widodo menargetkan tax ratio atau rasio pajak sebesar 16 persen. Sementara dalam lima tahun belakangan ini, rasio pajak di Indonesia berkisar 12 persen.

Fuad berdalih, penyebabnya adalah kurang pegawai, sehingga sulit untuk melakukan intensifikasi bahkan ekstensifikasi pajak. “Aku ngomong tidak hanya untuk Jokowi. Aku sudah mau pensiun, tidak punya kepentingan. Tapi aku ngomong untuk siapa saja ke depan. Jangka panjang 10 tahun ke depan. Kita berpikir jauh ke depan kita butuh DJP yang kuat. Menteri, Presiden harus mikirin ini. Kalau negara mau maju, semua orang harus urunan,” jelas Fuad.

Lebih lanjut, sebut Fuad, pesan kedua adalah soal keadilan. Menurut dia, sekarang ini negara tidak adil, karena hanya wajib pajak (WP) yang itu-itu saja yang dikejar. Banyak orang kaya lainnya yang belum membayar pajak.