Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faisal: PLN Boleh Beli BBM dari Luar Negeri, Mafianya Bakal Ketahuan

Kompas.com - 13/08/2014, 09:14 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Perseteruan antara dua BUMN pengemban public service obligation (PSO) yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) menjadi keprihatinan publik.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan, kalau mau tuntas, seharusnya pemerintah, Pertamina, dan parlemen membolehkan PLN membeli solar secara langsung dari manapun.

“Kenapa tidak dibolehin beli solar langsung sih? Kenapa harus beli dari Pertamina?” kata Faisal berbincang dengan wartawan, Selasa  (12/8/2014).

Lebih lanjut dia mengatakan, boleh saja diwajibkan membeli dari Pertamina, jika argumentasinya adalah agar PLN mengutamakan produksi bahan bakar minyak dari kilang dalam negeri. Namun, saat ini, produksi bbm dari kilang minyak dalam negeri sudah habis digunakan untuk kebutuhan lain. Pertamina pun banyak mengimpor minyak dari luar negeri.

“PLN kan beli solarnya banyak. PLN bisa belu langsung dari Iran, dari Saudi Arabia, dari Thailand. Kenapa harus lewat calo namanya Pertamina!” kata Faisal kesal.

Sebetulnya, lanjut Faisal, PLN akan mendapatkan solar dengan harga yang lebih murah jika mengimpor langsung, dan tidak melalui Pertamina. Namun, jika ini terjadi, maka akan ada dampak terhadap pihak-pihak yang selama ini berkepentingan dengan trading minyak Pertamina.

“Tapi coba apa yang akan terjadi jika PLN boleh beli langsung dari luar negeri? Ketahuan mafia-mafianya, Riza (Riza Chalid) juga ketahuan. Karena aapa? Katkanlah Petamina selama ini jual 10 dollar AS. PLN sebenarnya bisa dapat 8 dollar AS. Nah, yang 2 dollar AS ke mana? Itu yang ditakuti,” kata Faisal.

“Jadi, adalah suatu keanehan PLN harus beli dari Pertamina alasannya adalah mengutamakan produksi dalam negeri. Udah cukup produksi dalam negeri? Belum cukup. Nanti ada isu lain, ada rezeki sebagian mafia yang hilang kalau PLN impor langsung, udah enggak lewat Riza Chalid dan kawan-kawan,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com