Ada Kelas Menengah yang Akan Tetap Cari Cara Minum Premium

Penghapusan premiun dari stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Ibu Kota tidak akan berdampak banyak terhadap penghematan anggaran pemerintah. Yang ada, kata dia, SPBU-SPBU di Jakarta semakin sepi, sementara SPBU di Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawang menjadi semakin ramai.

"Karena itu, untuk mendapatkan BBM, saya (konsumen) menggunakan BBM makin banyak, makin boros ekonomi," kata akademisi Universitas Indonesia ini saat berbincang dengan wartawan, Selasa (12/8/2014).

Kemungkinan yang terjadi, para konsumen ini akan tetap mencari cara untuk dapat mengonsumsi premium.

Ada banyak cara. Pertama, mereka akan meminta orang untuk membeli premium di luar Jakarta. Kedua, akan muncul SPBU-SPBU dadakan yang membawa premium dari kota penyangga menuju Ibu Kota.

"Nanti ada bisnis baru. BBM bersubsidi nanti dijual ke Jakarta dengan harga miring. Saya beli di Depok Rp 6.500 per liter, saya jual di Jakarta Rp 8.000 per liter. Daripada beli pertamax Rp 11.500 per liter.... Maka everybody’s happy. Maka nanti ada pom bensin di tengah jalan, terus nanti ada razia polisi, nangkep-nangkepin," papar Faisal.

Menurut Faisal, penghapusan BBM subsidi sampai kota-kota penyangga pun tidak akan efektif lantaran bakal ada orang yang memperdagangkannya. "Ingat, ini Republik Indonesia yang tidak ada batas teritorial. Harga di dalam satu negara itu tidak boleh diperlakukan berbeda-beda. Misalnya untuk orang Jakarta, karena lebih kaya, harganya lebih mahal," ujar dia.

"Ini akan menimbulkan tragedi. Harga untuk jarak 1 kilometer beda jauh, yang satu Rp 6.500 per liter, yang satu lagi Rp 11.500 per liter. Di dunia ini enggak ada, di surga juga enggak ada, di neraka juga enggak ada," kata Faisal.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendesak penghentian penjualan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah DKI Jakarta pada tahun depan. Rencana ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan yang kian parah. Sementara itu, sistem transportasi massal akan terus dibenahi untuk mengakomodasi warga yang ingin melakukan perjalanan tanpa kendaraan pribadi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah penyediaan alat transportasi massal dengan tarif terjangkau. Sementara itu, pengguna BBM bersubsidi sebagian besar adalah pengguna kendaraan pribadi.

"Awal Januari 2015, kami akan menyurati pemilik SPBU agar mereka tidak menjual BBM bersubsidi. Kalau mereka tidak mau, izin akan dicabut," kata Basuki, Senin (11/8/2014).