Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Harga BBM Bersubsidi Dinaikkan, Akankan PDIP Menolak?

Kompas.com - 21/08/2014, 13:27 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Jika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, artinya pemerintahan baru harus mau menaikkan untuk memperbesar ruang fiskal APBN 2015.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP, mengatakan belum tentu fraksi PDI-P kembali menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, mereka akan mengkaji terlebih dahulu daya beli masyarakat dengan inflasi yang naik akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kalau ruang fiskalnya cukup, ya tentu kita tidak akan mengambil opsi itu (menaikkan harga BBM)," kata Dolfie ditemui sebelum rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Kamis (21/8/2014).

Di sisi lain, Dolfie mengatakan, jika tidak ada lagi ruang fiskal dalam APBN 2015 sementara pemerintahan SBY kekeuh tidak mau menaikkan harga BBM bersubsidi, maka hal tersebut akan menyulitkan program pemerintahan baru.

Sebagai informasi, defisit fiskal dalam RAPBN 2015 dikunci 2,32 persen dan hanya menyisakan Rp 20 triliun sebagai modal bagi pemerintahan baru. Sementara itu, subsidi BBM membengkak jadi Rp 363,5 triliun.

Sebelumnya, menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Aziz, menaikkan harga BBM bersubsidi relatif lebih tidak rumit ketimbang melakukan upaya pembatasan. Namun, menaikkan harga BBM bersubsidi masih sama tantangannya, yaitu ada di parlemen.

"Menaikkan harga tantangan politiknya besar. PDI-P dan PKS, apakah akan sama sikapnya seperti dulu?" kata Harry kepada Kompas.com, akhir pekan lalu.

Sekedar mengingatkan, Juni 2013 kedua fraksi di DPR, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam sidang Paripurna DPR, ngotot menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. (Baca: PDIP-PKS Masih Ngotot Tolak Harga BBM Naik)

Saat itu, PDI-P diwaliki oleh Ketua Umum DPP PDIP Puan Maharani mengatakan dengan tegas sikap partainya untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Puan menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi hanyalah upaya pemerintah untuk dapat memperoleh dana Rp 42 triliun yang akan digunakan untuk program pencitraan seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan bantuan sosial sebanyak Rp 30 triliun.

Dari Fraksi PKS, anggota Komisi XI, Echy Awal Muharram mengatakan, fraksinya juga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, kenaikan harga BBM tersebut hanya akan menambah angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin. Di sisi lain, Echy mengemukakan pandangan Fraksi PKS bahwa penyesuaian harga BBM akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang yang akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com