Banyak Menteri Mundur, Kinerja Pemerintah Terganggu?

“Bagi menteri-menteri yang mundur karena dilantik menjadi anggota DPR RI, tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah,” kata anggota Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Setidaknya dia menyebut ada tiga hal yang membuat pengunduran diri para menteri tidak mempengaruhi kinerja pemerintah. Pertama, Kementrian/Lembaga pemerintahan telah memiliki tugas, pokok, dan fungsi masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

“Aparat birokrasi telah terstruktur dan bekerja secara otomatis dalam setiap saat,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional itu.

Alasan kedua, lanjut dia, penyusunan RAPBN 2015 sudah final dan tinggal menunggu keputusan di DPR saja. “Jadi praktis persoalan tugas budgeting sudah ditunaikan,” kata dia.

Terakhir, alasannya adalah masa efektif kerja Kementrian/Lembaga dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II hanya tinggal menghitung hari saja. “Apalagi ada instruksi Presiden SBY, saat ini seluruh Kementrian tidak boleh membuat keputusan yang bersifat strategis dan berdampak nasional,” ucap Yoga.

Sebagai informasi, sejumlah menteri akan meninggalkan kabinet pemerintahan Presiden SBY sebelum masa pemerintahan berakhir pada 20 Oktober. Pasalnya, beberapa menteri terpilih menjadi anggota DPR dan akan dilantik pada 1 Oktober. Untuk itu, mereka akan mengajukan surat pengunduran diri.

Salah satunya yang memastikan diri akan mengundurkan diri adalah Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. Syarief terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari Partai Demokrat.

Selain Syarief, menteri-menteri lain yang juga terpilih menjadi anggota DPR adalah Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.