Tata Kelola Impor Minyak oleh Petral dianggap Tidak Transparan

Menurut dia, sebenarnya yang menjadi masalah di Petral adalah sistem tata kelolanya pengadaan impor minyak. "Kalau sistemnya jd lebih transparan ada atau tidak ada (Petral) ya tidak terlalu penting," ujar Muhammad Ikhsan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Dia menjelaskan, sistem yang ada saat ini dalam pengadaan impor minyak dari pihak ketiga kepada Petral lalu dilanjutkan kepada Pertamina jelas alias ada di ranah yang abu-abu. "Misalnya (Petral) dihapus, tapi sistemnya masih abu-abu, ya tetap saja proses itu sama saja kan," kata dia.

Sementara itu, terkait lokasi Petral yang berada di Singapura, Ikhsan tidak melihat itu sebagai salah satu faktor penyebab tidak transparannya sistem pengadaan minyak impor untuk Pertamina. Menurut dia, di manapun tempat perusahaan itu berada, pengawasan harusnya tetap jalan.

"Sekarang saya tanya perusahaan besar mana, misalkan Microsoft atau GE misalnya, atau perusahaan minyak Chevron ada di texas ada juga di riau, tapi pengawasannya kan bisa. Jadi masalahnya bukan di situ. Lokasi itu bkn masalah, loh ko yang di depan mata kita aja banyak ko yang nyolong kan?" kata Ikhsan.

Oleh karena itu, dia tetap mengatakan bahwa titik permasalahan bukan ada korporasi tetapi justru sistemnya yang tidak transparan saat ini.

Sebelumnya, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) bidang industri Abadi Purnomo mengatakan, rencana pembubaran Petral tersebut sepenuhnya ada ditangan Pertamina sendiri. Menurutnya, Pertamina bisa melihat kinerja anak perusahaannya apakah baik atau tidak melalui laporan-laporan keuangan perusahaan. Atas data-data itu kata dia, barulah Pertamina bisa mempertimbangkan apakah masih perlu atau tidak Petral.