Tim Transisi: Jokowi-SBY Belum Bicarakan Pengalihan Subsidi BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo belum akan membicarakan soal pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27-28 Agustus 2014. Rencana pengalihan subsidi masih dalam pembahasan oleh Tim Transisi.

Demikian disampaikan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di kantor Tim Transisi, Menteng, Jakarta, Minggu (24/8/2014).

“Tidak. Tadi tidak dibahas opsi itu karena di pokja sendiri itu masih dalam bentuk simulasi, dan memang belum diagendakan untuk dipaparkan ke Pak Jokowi,” ujarnya.

Andi mengatakan, Jokowi dan SBY akan membahas soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) 2015 mendatang.

“Untuk bertemu SBY secara khusus tadi, yang dipersiapkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan APBN 2015,” kata Andi.

Sebelumnya, Jokowi sempat menggarisbawahi soal tingginya beban subsidi BBM. "Jika kita lakukan sekarang, beban anggaran akan berkurang," kata Jokowi baru-baru ini.

Pemerintahan SBY, seperti warta Kontan, tak kunjung menuntaskan akar persoalan pembengkakan anggaran subsidi energi hingga akhir masa jabatannya. Akibatnya, anggaran subsidi energi tahun ini naik drastis dari Rp 282,1 triliun menjadi Rp 350,31 triliun.

Dari jumlah itu, Rp 50 triliun dimasukkan dalam anggaran tahun 2015 (carry over). Ibaratnya, pemerintah sekarang mengijonkan dana subsidi. Pemerintahan SBY beralasan, beban fiskal tahun ini sudah teramat berat sehingga harus mencuil lebih dulu jatah APBN 2015.

Celakanya, berbarengan dengan lonjakan anggaran subsidi, sumber pemasukan dari setoran pajak kian seret. APBNP 2014 menetapkan setoran perpajakan sekitar Rp 1.246,1 triliun, turun dari target APBN 2014 yang mematok Rp 1.280,3 triliun.

Alhasil, gara-gara besar pasak daripada tiang, pemotongan anggaran belanja hingga Rp 43 triliun pun jadi jalan pintas. Untuk menutup jurang defisit yang makin menganga, utang bakal digenjot. Perburuan utang baru bakal digenjot sekitar Rp 66 triliun, dari sebelumnya Rp 175,5 triliun menjadi Rp 241,49 triliun.

Masalah subsidi BBM seakan menyandera pemerintahan mendatang. Cerminan pemerintahan SBY yang tak tegas pun masih saja belum pudar pada akhir masa kepemimpinannya. Lagi-lagi SBY tak berani mengambil sikap tegas mengurai dan memangkas beban subsidi BBM. Alhasil, anggaran negara tahun depan nyaris melompong terkuras subsidi.

Gambaran itu sekali lagi tampak dalam nota keuangan dan RAPBN 2015. SBY mematok postur RAPBN 2015 sebagai berikut:

Pendapatan negara direncanakan Rp 1.762,29 triliun, naik 7,8 persen dari APBN Perubahan (APBN-P) 2014. Sedangkan belanja direncanakan Rp 2.019,86 triliun, naik 7,6 persen dari APBN-P 2014. Alhasil, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 menjadi Rp 257,57 triliun atau 2,32 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Besarnya defisit anggaran dalam RAPBN 2015 dipicu kenaikan alokasi untuk subsidi energi. Maklum, selain membayar subsidi 2015, RAPBN 2015 juga harus membayar subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun 2014 sebesar Rp 44 triliun.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menuturkan, target defisit anggaran 2015 di atas 2 persen dari PDB tergolong tinggi. Padahal, kata David, tahun depan masih banyak risiko global yang harus dihadapi Indonesia.

Sejumlah risiko itu antara lain rencana Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang akan menaikkan suku bunga sehingga ekonomi Indonesia berisiko menghadapi keluarnya arus modal. Sementara di domestik, kata David, pada 2015 pemerintahan baru juga harus menghadapi besarnya defisit transaksi berjalan atau current account deficit. "Ini yang membuat beban pemerintah baru semakin besar," katanya.

Tingginya defisit neraca transaksi berjalan juga banyak disokong besarnya impor BBM. Salah satu solusi menekan defisit adalah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pilihan panas itulah yang harus dihadapi pemerintah baru. Padahal, pemerintah baru nanti baru membangun legitimasi dan dukungan rakyat. Celakanya, kenaikan harga BBM bisa menggerus kepercayaan rakyat tersebut.