RAPBN 2015 Dituding Menjebak Jokowi, Menkeu Kesal

Chatib bilang, bahkan Badan Anggaran DPR sendiri sudah menjelaskan bahwa struktur RAPBN 2015 hanyalah baseline. "Makanya saya bingung, ada yang bilang kalau ini RAPBN tidak mengakomodir, tidak ada fiscal space, menjebak. Orang pembahasannya saja belum dimulai," kata mantan Kepala BKPM itu, di Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Sebagaimana diketahui, pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2015 dalam rapat kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN-Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia siang hari ini tidak dilanjutkan, karena harus menunggu hasil pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo.

Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menuturkan, pembahasan RAPBN memang merupakan hak konstitusi DPR, bahkan sebetulnya bisa dilakukan tanpa menunggu pemerintahan baru. Namun, lanjut Ahmadi, UU (MD3) juga mengatur agar parlemen bisa mendalami visi-misi Presiden terpilih.

"Oleh karena itu, seyogyanya RAPBN 2015 yang akan dijakankan Presiden terpilih sekarang ya kita upayakan akomodir pemikiran-pemikiran dan visi-misinya itu," tutur Ahmadi.

Dia menambahkan, meskipun pemerintahannya belum terbentuk, namun sudah ada tim transisi yang bisa berkomunikasi dengan parlemen melalui fraksi-fraksi partai pengusung. Ahmadi membenarkan waktu yang dimiliki parlemen dan pemerintah terbatas sekira satu bulan.

"Tapi saya kira cukup. Oleh karena itu tidak ada salahnya lah kita menunda sedikit, dan kita akan menghasilkan APBN sesuai UU," tandas Ahmadi.