Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Siap Ambil Risiko Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 03/09/2014, 10:03 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) harus menelan pil pahit pada masa pemerintahannya selama lima tahun ke depan. Pil pahit tersebut berupa keputusan untuk mengambil kebijakan yang tidak populis bagi rakyat Indonesia.

Pada masa pemerintahannya, Jokowi-JK harus menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang telah diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Agustus lalu. Masalahnya adalah postur APBN 2015 menyediakan ruang fiskal yang sempit buat pemerintahan Jokowi-JK.

Jokowi sangat menyadari, tugas berat yang bakal dipikul pemerintahannya adalah subsidi yang sangat besar, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM). Itu sebabnya, dia siap mengerek harga BBM bersubsidi. Ia menyatakan juga untuk siap untuk dinilai tak populis di mata rakyat lantaran menaikkan harga BBM demi menyehatkan fiskal negara. "Saya siap mengambil pahitnya, mau kotor-kotoran, dan tidak populer sekarang, asalkan selanjutnya Indonesia menjadi lebih baik," ujar Jokowi kepada KONTAN dalam wawancara khusus.

Untuk memperlebar ruang fiskal, Tim Transisi Jokowi-JK sudah bertemu dengan Wakil Presiden Boediono, Selasa (2/9/2014). Salah satu materi pembahasannya adalah mengenai RAPBN 2015. "Program baru yang diajukan Jokowi disampaikan dalam pembicaraan tersebut," kata Yopie Hidayat, juru bicara Wakil Presiden.

Menurut David Sumual, ekonom Bank Central Asia (BCA), merestrukturisasi RAPBN 2015 memang menjadi pekerjaan rumah (PR) utama pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, RAPBN 2015 bentukan pemerintahan SBY kurang marketable sehingga perlu restrukturisasi APBN, khususnya dari sisi belanja dan pendapatan negara. "Pembenahan birokrasi, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, perlu dioptimalkan," ujarnya.

Enny Sri Hartati, ekonom dari Indef, menimpali bahwa PR lain yang mendesak bagi Jokowi-JK adalah memperbaiki kondisi fiskal yang sudah rusak. Saat ini, utang pemerintah semakin menggunung lantaran pendapatan negara tidak mampu memenuhi semua biaya belanja pemerintah. Hasilnya, lebih besar pasak daripada tiang.

Kondisi ini disebut defisit keseimbangan primer. "Dalam bahasa sederhana, perekonomian saat ini tekor. Sebab, pendapatan pemerintah tidak sanggup bayar bunga atau cicilan utang. "Jokowi-JK harus melakukan efisiensi belanja dan menggenjot pendapatan negara," kata Enny.

Sementara itu, Didin Damanhuri, ekonom Institut Pertanian Bogor, mengingatkan agar Jokowi jangan terlalu drastis memangkas subsidi untuk rakyat. "Subsidi adalah amanat konstitusi. Subsidi harus diberikan ke program yang tepat sasaran. Kalau tidak tepat, subsidi bisa dicabut," ujar dia. (Adinda Ade Mustami, Asep Munazat Zatnika, Barly Haliem, Dikky Setiawan, Noverius Laoli)
baca juga: Simak Harapan Pengusaha untuk Kabinet Jokowi-JK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com