Politisi Golkar: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Harusnya Jalan Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang pergantian pemerintahan, penduduk Indonesia disibukkan dengan isu penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Muncul pro dan kontra terhadap rencana tersebut.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar, sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN, Bambang Soesatyo, menilai keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi lebih baik ditunda dahulu. Menurut dia, masih ada solusi lain untuk ruang fiskal Indonesia.

"Ada jutaan orang yang mengandalkan hidupnya pada subsidi. Kalau subsidi dikurangi, harga bbm naik, pasti banyak yang kehilangan pendapatan. BBM harusnya jalan belakangan," ujarnya pekan ini.

Menanggapi pernyataan Bambang, ekonom dan dosen Universitas Gadjah Mada, Poppy Ismalina mengungkapkan bahwa pemerintah mendatang harus melakukan sesuatu terhadap subsidi BBM. Jika subsidi ini dibiarkan, maka makna keadilan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkurang. Karena selama ini subsidi BBM sudah salah sasaran.

Poppy menegaskan, hingga kini Tim Transisi pun belum mengambil keputusan besaran kenaikan harga BBM. Presiden terpilih Joko Widodo sendiri yang akan menyampaikan keputusan tersebut. Tapi, menurut Poppy, dia secara pribadi mengusulkan bahwa kenaikan harga BBM harus dilakukan.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa perlunya ada edukasi pada masyarakat untuk mengantisipasi provokasi bahwa pemotongan subsidi menkhianati rakyat.

"Saya sepakat bahwa, kalau pun ada, pemotongan tidak secara radikal. Artinya, kemudian tidak langsung Rp 3.500 atau 30 sampai 40 persen, Rp 2.000 misalnya itu kan juga secara radikal. Karena, sebenarnya ada pilihan, kan, bisa Rp 500 dulu, Rp 1.000. Kalau itu dilakukan dari awal dan secara bertahap, maka dampak negatif yang akan diderita rakyat, pemotongan harga dari subsidi itu, tidak terlalu besar. Sesungguhnya, ada pengendalian inflasi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi sensitivitas harga terhadap BBM," pungkas Poppy.

Menurut Poppy, ada pengawasan-pengawasan yang bisa dilakukan pemerintah, lewat Bulog, atau lewat kementerian untuk mengurangi beban masyarakat. Sementara itu, subsidi tetap harus dialihkan dalam jumlah bertahap.