Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Perusahaan yang Belum Menjadi Anggota BPJS

Kompas.com - 09/09/2014, 11:35 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Akhir tahun 2014 adalah batas terakhir bagi perusahaan untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun sampai saat ini banyak perusahaan belum juga mendaftarkan pekerjanya.  

Catatan BPJS Kesehatan, jumlah pegawai swasta, BUMN dan lainnya, yang terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan hanya 9,8 juta peserta, jauh dari jumlah tenaga kerja di Indonesia saat ini. 

Untuk mendorong agar perusahaan segera mendaftarkan pekerjanya, BPJS Kesehatan akan memeriksa perusahaan yang sudah mendaftar maupun perusahaan yang belum mendaftar, mulai awal tahun depan.

"Kami akan membentuk tim di tingkat pusat dan daerah untuk memeriksa perusahaan," kata  Purnawarman Basundoro, Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, saat berkunjung ke KONTAN, beberapa waktu lalu. 

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan setiap pekerja di perusahaan memang telah terdaftar di BPJS Kesehatan. Jika belum terdaftar, BPJS Kesehatan akan minta penjelasan kepada perusahaan dan meminta perusahaan segera mendaftarkan pekerjanya. 

Dalam pemeriksaan ini pula, BPJS Kesehatan akan memastikan setiap perusahaan tidak mengakali data pendaftarannya. "Jangan sampai perusahaan hanya mendaftarkan sebagian karyawannya   yang rawan sakit karena bisa merugikan kami," kata Purnawarman. 

Banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya karena menganggap masih ada masalah tentang manfaat asuransi. "Terutama bagi perusahaan menengah besar," tutur Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Fiskal, Moneter, dan Publik.

Problemnya, perusahaan telah ikut dalam asuransi kesehatan swasta dengan manfaat yang lebih baik daripada BPJS Kesehatan. Hariyadi mengklaim keberatan ini diungkapkan oleh karyawan sendiri, bukan manajemen perusahaan.

"Meski katanya BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan asuransi swasta, kami harus periksa lagi," kata Hariyadi. Dia berharap penundaan waktu pendaftaran selama satu tahun. (Adi Wikanto, Umar Idris)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com