Dewan Periklanan Indonesia: Iklan "Peralihan" Tidak Etis

Menurut Hery, keberadaan iklan tersebut tidak hanya mengganggu masyarakat, tetapi juga merugikan pemilik media. Terlebih lagi, kini media harus bertanggung jawab atas semua konten dalam medianya.

"Intinya sebenarnya prinsip iklan seperti apa. Ini harus sama-sama dipahami. Iklan harus dibedakan antara iklan dan acaranya," ungkap Hery ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (10/9/2014).

Khusus dalam kasus yang melibatkan Telkomsel dan XL Axiata, media tempat mereka beriklan tidak mengetahui keberadaan iklan tersebut. Padahal, dalam aturan baru yang dibuat PPEPI bersama IDA, media harus bertanggung jawab terhadap semua yang ditampilkan dalam situsnya.

"Etikanya, orang yang memasang iklan harus izin. Makanya, dalam aturan baru itu, kita atur juga semua penayangan harus mendapat persetujuan. Karena apa? Kalau tidak, media harus bertanggung jawab," ucap Hery.

Selain kasus yang tengah hangat tersebut, menurut Hery, secara umum, iklan dalam bentuk intrusive tidak etis. Selain karena tidak izin dan tidak mempertimbangkan kepentingan pemilik media, pengguna media juga terganggu.

"Apalagi, sekarang ada yang muncul (tombol) 'skip'-nya lama. Orang, masyarakat, pasti terganggu. Mereka mau melihat berita, pasti terganggu. Iklan harus dibedakan dengan bagian dari berita. Sekarang, antara iklan dan bagian dari berita tidak bisa dibedakan. Yang penting, bentuk apa pun harus izin," katanya.

Iklan peralihan ini umumnya mempunyai dua bentuk, yakni interstitial ads dan offdeck ads. Jenis yang pertama biasanya ditayangkan dalam satu layar penuh sebelum pengguna masuk ke halaman situs yang dituju. Sementara itu, offdeck ads merupakan format iklan yang disisipkan di bagian atas halaman sebuah situs.

Baca juga: Industri Online Menolak Iklan Intrusive dari XL Axiata dan Telkomsel