Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menakar Urgensi Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 10/09/2014, 20:19 WIB


KOMPAS.com
- Dalam sebulan terakhir, perdebatan tentang pengurangan subsidi bahan bakar minyak kian menguat. Diskursus yang dipicu oleh membengkaknya defisit anggaran ini telah mengarah pada kemungkinan terganggunya roda pemerintahan mendatang.

Dalam sejarahnya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi pos belanja yang selalu dipersoalkan apabila keuangan negara mengalami kesulitan. Pemerintah dan para pengamat pada umumnya memandang bahwa subsidi negara untuk keperluan ini merupakan pemborosan yang tidak perlu. Alasan utamanya, subsidi yang tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 246,5 triliun lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tergolong mampu.

Jika sesederhana ini, pengurangan subsidi BBM tidak sampai menimbulkan keriuhan. Persoalan ini seharusnya terlokalisasi dalam pembahasan oleh pemerintah dan DPR. Nyatanya, setiap kali pengurangan subsidi BBM yang berimplikasi pada naiknya harga BBM, hampir selalu diwarnai perdebatan, termasuk pula wacana pengurangan subsidi BBM kali ini.

Berbagai diskursus yang mengemuka mengarah bahwa hal tersebut tidak terhindarkan lagi. Pemerintah yang baru disebut tidak akan memiliki kapasitas fiskal yang longgar untuk menjalankan kebijakannya apabila subsidi BBM masih seperti sekarang.

Tahun depan, pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 menganggarkan sekitar Rp 291 triliun untuk subsidi ini. Dibandingkan dengan tahun 2014, anggaran untuk subsidi ini meningkat sekitar Rp 44,6 triliun. Hal inilah yang membuat desakan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM begitu kuat.

Bahkan, pemerintahan siapa yang harus menaikkan harga BBM pun turut diperdebatkan. Sebagian pengamat meyakini bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-lah yang harus melakukannya. Sebagian lagi meyakini sebaliknya, yakni pemerintahan Joko Widodo yang harus melaksanakannya.

Perlu pertimbangan

Hingga kini, pengurangan subsidi BBM dengan cara menaikkan harga BBM ini diyakini sebagai instrumen yang paling ampuh untuk menghemat uang negara. Padahal, penghematan uang negara pada dasarnya bisa diupayakan dari komponen belanja lainnya.

Salah satunya ialah belanja pegawai yang lebih dari Rp 200 triliun. Hingga dua tahun lalu, realisasi belanja pegawai tercatat lebih besar daripada realisasi subsidi BBM. Dengan kualitas layanan terhadap masyarakat yang relatif tidak banyak membaik, rasanya cukup wajar mempertanyakan efisiensi belanja pegawai yang sedemikian besar.

Dalam dua tahun terakhir, realisasi subsidi BBM tercatat sekiar Rp 210 triliun setiap tahun. Jumlah tersebut setara dengan 12,7-14,1 persen realisasi belanja negara tahun 2013 dan 2012. Dengan anggaran sebesar Rp 246,5 triliun pada tahun 2014, pengeluaran negara untuk subsidi setara dengan 13,1 persen belanja negara.

Apabila tidak diubah, proporsi pengeluaran subsidi BBM untuk 2015 bakal lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Subsidi yang dianggarkan meningkat 18 persen dari tahun sebelumnya ini akan setara dengan 14,4 persen dari anggaran belanja negara.

Apabila mengacu pada tahun- tahun sebelumnya, subsidi BBM memang harus dikurangi. Hanya saja, keputusan untuk melonggarkan kapasitas fiskal negara dengan mengambil langkah pengurangan subsidi BBM ini perlu dikritisi.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu dipikirkan secara matang agar menghasilkan pilihan yang optimal. Pertama, soal distribusi beban. Mengurangi beban keuangan negara tidak hanya dapat dilakukan dengan mengurangi subsidi BBM. Masih banyak komponen belanja lainnya yang bisa dikelola secara lebih efisien agar menghemat pengeluaran negara.

Kedua, besaran kenaikan harga BBM. Dalam hal ini, sejumlah indikator penting perlu diperhatikan. Di antaranya ialah beban subsidi dalam belanja negara serta defisit anggaran. Kenaikan harga BBM perlu memperhitungkan pengurangan subsidi yang diperlukan agar relatif sama dengan proporsi subsidi terhadap belanja negara dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam hal defisit anggaran, pengurangan subsidi perlu mengacu pada kebijakan defisit anggaran yang ditempuh selama ini. Tanpa pengurangan subsidi BBM, defisit anggaran tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 257,6 triliun atau sekitar 2,3 persen dari proyeksi produk domestik bruto (PDB). Padahal, tahun 2014, proporsi defisit anggaran terhadap PDB justru lebih tinggi, yakni 2,4 persen.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com